KETIK, PROBOLINGGO – Pengukuhan, ta’aruf, dan rapat kerja MUI Kota Probolinggo masa khidmat 2025–2030 digelar di Aula MAN 2 Probolinggo, Minggu, 15 Februari 2025.
Sebanyak 168 pengurus resmi dikukuhkan dalam kegiatan tersebut. Terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan Harian, komisi-komisi, hingga lembaga di lingkungan MUI Kota Probolinggo.
Tema yang diusung yakni “Meneguhkan Peran Ulama Mewujudkan Kota Probolinggo yang Religius, Harmonis, dan Bermartabat.” Tema ini menegaskan komitmen MUI dalam memperkuat peran ulama sebagai pembimbing umat (khadimul ummah) sekaligus mitra strategis pemerintah (shadiqul hukumah).
Ketua panitia Ahmad Hudri yang juga Wakil Ketua Umum DP MUI Kota Probolinggo menyampaikan, pembiayaan kegiatan bersumber dari hibah Pemerintah Kota Probolinggo.
“(Anggaran kegiatan) dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya saat menyampaikan laporan kegiatan.
Sejumlah tokoh MUI Provinsi Jawa Timur turut hadir. Di antaranya Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi DP MUI Jatim Misbahul Munir, Sekretaris Umum Hasan Ubaidillah, serta Bendahara Umum Rasyidi.
Hadir pula Wali Kota Probolinggo Aminuddin, unsur Forkopimda, pimpinan ormas Islam, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.
Pengukuhan Dewan Pimpinan Harian dilakukan Misbahul Munir, usai pembacaan surat keputusan DP MUI Jatim. Sedangkan pengukuhan kepengurusan komisi dan lembaga dilakukan Ketua Umum DP MUI Kota Probolinggo, M. Sulthon.
Dalam sambutannya, M. Sulthon menekankan pentingnya soliditas ulama.
“Ini dalam menjaga persatuan umat serta memperkuat kontribusi keagamaan dalam pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Aminudin, menyampaikan apresiasi atas peran strategis MUI sebagai mitra pemerintah.
“(Peran) dalam mewujudkan Kota Probolinggo, yang religius dan harmonis,” ujar Aminuddin.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Umum DP MUI Jawa Timur, Hasan Ubaidillah, menyampaikan pentingnya dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah.
“(Untuk) Mendukung kinerja dan peran ulama dalam MUI. Seperti sarana kantor permanen dan anggaran yang memadai,” katanya.
Selain prosesi pengukuhan, kegiatan juga dirangkai ta’aruf pengurus serta rapat kerja. Yakni merumuskan arah kebijakan dan program strategis lima tahun ke depan. Rapat kerja itu menjadi momentum konsolidasi organisasi. (*)
