Rahasia Hemat BBM yang Sebenarnya Kota Probolinggo Punya

Kalau pemerintah bicara soal penghematan BBM, biasanya yang muncul adalah kebijakan besar. Mulai pembatasan subsidi, kenaikan harga, hingga aturan distribusi. Tapi ada satu hal sering luput dibahas secara serius. Padahal dampaknya bisa langsung terasa. Yakni pola jarak dan cara orang bergerak di dalam kota.

Dalam konteks ini, Kota Probolinggo sebenarnya punya keunggulan yang sangat konkret. Kota ini luasnya hanya sekitar 56,67 km². Penduduknya sekitar 240 ribu jiwa. Kepadatannya kira-kira 4.000 jiwa per km². Secara ukuran, ini kota kecil. Kalau dibandingkan, luasnya hanya sekitar seperenam Surabaya dan jauh di bawah Jakarta.

Artinya sederhana, jarak antar titik aktivitas di dalam kota ini relatif pendek. Ini bukan asumsi, tapi konsekuensi langsung dari ukuran wilayah. Dalam praktik sehari-hari, jarak rumah ke tempat kerja di Kota Probolinggo rata-rata ada di kisaran 2 sampai 7 kilometer. Banyak yang bahkan di bawah 5 kilometer.

Untuk sekolah lebih dekat lagi. SD dan SMP seringkali hanya berjarak 500 meter sampai 3 kilometer dari rumah. SMA berkisar 1 sampai 5 kilometer. Ini angka yang kalau dilihat sekilas terasa biasa saja, tapi sebenarnya sangat menentukan cara orang bergerak.

Kalau kita hitung dengan sepeda, kecepatannya rata-rata 12 sampai 15 km per jam. Artinya, jarak 2 km bisa ditempuh dalam 8 sampai 10 menit. Jarak 5 km sekitar 20 sampai 25 menit. Bahkan jarak 7 km pun masih di kisaran 30 menit. Ini bukan waktu yang ekstrem. Bahkan dalam banyak kasus, selisihnya dengan motor hanya 5 sampai 10 menit saja.

Di titik ini, sebenarnya ada peluang besar untuk penghematan BBM. Karena fakta di lapangan menunjukkan hal yang menarik. Banyak perjalanan di kota kecil seperti Probolinggo itu sebenarnya “terlalu dekat” untuk menggunakan kendaraan bermotor.

Orang pergi ke tempat kerja 3 km naik motor. Anak sekolah 1 km juga diantar motor. Ke warung 500 meter pun masih pakai motor. Ini bukan soal kebutuhan, tapi kebiasaan. Mari kita hitung secara sederhana. Jika satu orang menggunakan motor untuk perjalanan harian jarak dekat, konsumsi BBM bisa sekitar Rp10.000 sampai Rp20.000 per hari.

Dalam sebulan, itu bisa mencapai Rp300.000 sampai Rp600.000. Kalau ambil angka tengah, katakan Rp15.000 per hari, maka satu orang menghabiskan sekitar Rp450.000 per bulan hanya untuk BBM. Sekarang bayangkan jika dari sekitar 240.000 penduduk, hanya 50.000 orang saja yang rutin menggunakan motor untuk jarak di bawah 5 km.

Jika separuh dari mereka beralih ke sepeda atau berjalan untuk sebagian perjalanan, katakan 25.000 orang menghemat Rp10.000 per hari. Itu berarti ada penghematan Rp250 juta per hari. Dalam sebulan, angkanya bisa mencapai sekitar Rp7,5 miliar. Ini bukan angka kecil untuk ukuran satu kota.

Kalau ditarik ke skala lebih luas, pola seperti ini bisa menjadi cara paling realistis bagi pemerintah untuk menekan konsumsi BBM. Tentu tanpa harus selalu mengandalkan kebijakan “menekan” masyarakat. Karena yang diubah bukan harga. Tapi perilaku yang sebenarnya tidak efisien sejak awal.

Masalahnya memang tidak sesederhana data. Ada faktor psikologis dan sosial yang kuat. Motor sudah menjadi simbol kenyamanan dan, dalam beberapa kasus, juga gengsi. Naik sepeda sering dianggap kuno atau kurang praktis. Padahal kalau dilihat dari angka, untuk jarak 1 sampai 3 km, sepeda justru sering lebih cepat karena tidak perlu waktu untuk memanaskan mesin, mencari parkir, atau terjebak di kepadatan kecil.

Selain itu, kebiasaan juga berperan besar. Banyak orang sejak lama terbiasa mengandalkan motor untuk semua aktivitas, tanpa pernah benar-benar menghitung apakah itu perlu atau tidak. Ketika kebiasaan ini berlangsung bertahun-tahun, ia berubah menjadi sesuatu yang dianggap normal, padahal secara logika tidak selalu efisien.

Di sisi lain, memang harus diakui bahwa infrastruktur belum sepenuhnya mendukung. Jalur sepeda belum merata, trotoar belum nyaman di semua titik, dan faktor cuaca seperti panas juga menjadi pertimbangan. Tapi justru di sinilah peran pemerintah daerah bisa masuk secara lebih konkret.

Jika penghematan BBM dijadikan agenda serius, maka kota seperti Probolinggo adalah tempat yang paling realistis untuk memulai. Karena untuk kota besar, masalahnya kompleks. Jarak sudah telanjur jauh, pola ruang sudah terbentuk, dan ketergantungan pada kendaraan tinggi.

Sementara di kota kecil, kondisinya masih “bersih”. Jarak pendek, kepadatan belum ekstrem, dan perubahan perilaku masih mungkin dilakukan tanpa biaya besar. Misalnya, jika pemerintah mendorong penggunaan sepeda untuk jarak di bawah 5 km melalui penyediaan jalur sederhana, kampanye publik, dan fasilitas parkir sepeda di kantor serta sekolah, dampaknya bisa langsung terasa.

Tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Dalam hitungan bulan saja, konsumsi BBM bisa turun secara signifikan di level lokal. Dari sisi kesehatan, dampaknya juga langsung. Bersepeda 20 sampai 30 menit per hari bisa membakar sekitar 200 sampai 300 kalori dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Artinya, penghematan BBM berjalan beriringan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Ini dua manfaat yang jarang bisa didapat sekaligus dari satu kebijakan sederhana.

Kalau dilihat lebih jauh, ini juga soal cara kita memahami kota itu sendiri. Kota kecil seperti Probolinggo sebenarnya dirancang secara alami untuk kehidupan yang dekat. Dekat antara rumah dan kerja, dekat antara rumah dan sekolah, dekat antara aktivitas satu dengan lainnya. Tapi pola hidup yang berkembang justru meniru kota besar, yang jaraknya jauh dan butuh kendaraan.

Akibatnya muncul ironi. Di kota yang seharusnya bisa ditempuh dengan sepeda dalam 15 menit, orang tetap mengeluh soal biaya BBM. Di kota yang relatif tidak macet, orang tetap merasa terburu-buru. Di kota yang sebenarnya efisien, gaya hidupnya justru menjadi tidak efisien.

Dalam konteks penghematan BBM, ini penting untuk disadari. Karena tidak semua solusi harus datang dari atas dalam bentuk kebijakan besar. Ada solusi yang sebenarnya sudah ada di depan mata, tinggal digunakan atau tidak. Kota kecil dengan jarak pendek adalah salah satu bentuk solusi itu.

Pemerintah bisa mendorong, menyediakan fasilitas, dan memberi contoh. Tapi pada akhirnya, keputusan ada di masyarakat. Apakah tetap menggunakan motor untuk jarak 1–2 km, atau mulai mengubah sebagian kebiasaan untuk perjalanan yang memang bisa dilakukan tanpa BBM.

Kalau perubahan itu terjadi, meskipun hanya sebagian kecil, dampaknya tetap terasa. Bukan hanya pada angka konsumsi BBM, tapi juga pada biaya hidup, kesehatan, dan kualitas lingkungan kota.

Dan yang paling penting, perubahan itu tidak memerlukan teknologi canggih atau investasi besar. Cukup dengan kembali melihat realitas bahwa di kota seperti Probolinggo, jarak sebenarnya tidak pernah sejauh yang kita bayangkan.

*) Eko Hardianto merupakan Jurnalis Ketik.com di Probolinggo

**) Isi tulisan di atas menjadi tanggung jawab penulis

***) Ketentuan pengiriman naskah opini: