KETIK, BLITAR – Rangkap jabatan, anggaran miliaran, dan hasil jeblok! Itulah potret suram KONI Kabupaten Blitar di bawah komando Wakil Bupati Beky Herdihansah. Di tengah gelontoran dana hibah yang melonjak tajam, prestasi kontingen Blitar justru anjlok di ajang Porprov IX Jawa Timur 2025.
Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK), Moh Trijanto, menyebut kondisi ini sebagai 'sinyal bahaya' bagi masa depan olahraga Kabupaten Blitar. Ia menyoroti keras kegagalan Wakil Bupati Beky yang merangkap sebagai Ketua KONI, dan menyebutnya sebagai bentuk rusaknya sistem dan nilai dalam tata kelola olahraga.
“Prestasi anjlok, dana naik dua kali lipat, dan jabatan rangkap? Ini jelas bukan kebetulan. Ini tanda bahwa ada yang benar-benar salah dalam tubuh KONI Blitar,” tegas Trijanto, Kamis 10 Juli 2025.
Pada Porprov IX Jatim 2025, Kabupaten Blitar hanya sanggup finis di peringkat 14, jauh dari target 7 besar yang dijanjikan Beky Herdihansah saat memimpin. Capaian 19 emas, 22 perak, dan 43 perunggu bahkan lebih buruk dibanding tahun sebelumnya yang berhasil meraih 27 emas dan duduk manis di posisi 8 besar.
Blitar kini kalah bersaing dari Jombang, Mojokerto, hingga Kediri. Sebuah kemunduran yang tak bisa ditutupi dengan alasan teknis.
Trijanto mengungkapkan, tahun ini KONI Blitar menerima dana hibah Rp 2,7 miliar, melonjak drastis dari Rp 1,3 miliar tahun lalu. Ironisnya, separuh lebih dana itu sekitar Rp 1,6 miliar diarahkan khusus untuk Porprov, namun hasilnya justru memalukan.
“Kalau ini bukan sinyal rusaknya tata kelola, lalu apa? Rangkap jabatan hanya memperbesar konflik kepentingan dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan,” tukasnya.
Ia juga mempertanyakan di mana nilai sportivitas, integritas, dan profesionalisme yang semestinya jadi roh utama dalam dunia olahraga.
KRPK menilai olahraga di Kabupaten Blitar telah digeser dari arena pembinaan menjadi panggung pencitraan politik. Jika sistem seperti ini terus dibiarkan, bukan hanya medali yang akan hilang, tetapi juga masa depan para atlet muda Blitar.
“Ini bukan sekadar kalah lomba. Ini kegagalan manajemen, kegagalan etika, dan pengkhianatan terhadap semangat olahraga,” tambah Trijanto.
Sementara itu, Kepala Dispora Kabupaten Blitar, Anindya Putra Robertus, mengakui bahwa pihaknya telah diminta klarifikasi oleh DPRD. Ia berdalih, persiapan atlet yang hanya satu bulan jadi penyebab merosotnya prestasi. (*)
