Kepala Dinas Sosial Simeulue Temui Korban Pembakaran Rumah di Tanjung Raya

KETIK, SIMEULUE – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simeulue, Carles S bersama jajaran staf meninjau langsung kondisi Ralimasiah, korban pembakaran rumah yang diduga dilakukan oleh sekelompok warga yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Tanjung Raya, Kecamatan Teluk Dalam.

Kunjungan tersebut dilakukan di lokasi tempat tinggal sementara korban yang saat ini menumpang di rumah kerabat, setelah rumah miliknya hangus terbakar.

Dalam kesempatan itu, Carles menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang menimpa korban serta menegaskan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan bantuan sosial.

“Kami datang untuk memastikan kondisi korban sekaligus memberikan perlindungan dan jaminan sosial. Sesuai prosedur, kami akan melakukan asesmen terlebih dahulu, kemudian hasilnya akan dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Pemerintah tidak tinggal diam dalam situasi seperti ini,” ujar Carles.

Ia juga menegaskan bahwa terkait aspek hukum dari peristiwa tersebut berada di ranah aparat penegak hukum. “Untuk persoalan hukum, itu merupakan kewenangan pihak kepolisian,” tambahnya.

Sementara itu, Ralimasiah mengungkapkan kesedihan mendalam atas musibah yang dialaminya. Ia mengaku tidak menyangka rumahnya akan dibakar dan berharap ada keadilan atas kejadian tersebut.

“Saya sangat terpukul. Selama ini saya tidak pernah memiliki masalah dengan siapa pun. Saya hanya berharap ada keadilan dan perlindungan untuk kami,” ungkap Ralimasiah dengan nada sedih. 

Peristiwa pembakaran tersebut diduga berkaitan dengan tudingan dari sejumlah warga terhadap korban. Namun, hingga kini kasus tersebut masih dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum.

Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Dinas Sosial menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pendampingan kepada korban, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun dukungan pemulihan pascakejadian.

Di sisi lain, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini secara objektif dan transparan guna memberikan kepastian hukum serta mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.(*)