KETIK, SURABAYA – Manajemen Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) memastikan transparan dalam mengelola Basan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini disampaikan dihadapan awak media pada Minggu, 8 Februari 2026.
Direktur Operasional PDTS KBS Nurika Widyasanti berkomitmen mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
"Kami ingin menegaskan bahwa dengan adanya proses yang sedang berlangsung di KBS ini, kami tetap memprioritaskan animal welfare, kesejahteraan, pemeliharaan, dan perawatan hewan," katanya.
Ia juga memastikan bahwa pemberian perawatan terhadap satwa di KBS juga tidak terganggu dan masih menjadi prioritas utama, yaitu kebutuhan dasar satwa, seperti palak hingga layanan kesehatan tetap terpenuhi.
"Perawatan dan pemeliharaan satwa sampai saat ini masih berjalan normal. Satwa menjadi prioritas utama manajemen. Proses hukum yang berlangsung pasti kami hormati, tetapi tidak menganggu operasional, baik perawatan satwa maupun pelayanan kepada pengunjung," lanjutnya.
Selain itu, manejemen memastikan transparansi dalam pengelolaan dan operasional perusahaan. Sebagai BUMD, KBS mengutamakan tiga fungsi utama, yaitu konservasi, edukasi dan rekreasi.
"Sekali lagi, di tengah proses hukum ini, kami tetap berkomitmen memastikan kesejahteraan satwa menjadi prioritas utama," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Kejati Jatim melakukan penggeledahan di Kebun Binatang Surabaya (KBS), pada Jumat 6 Februari 2026. Dari penggeledahan itu, penyidik dari Kejati Jatim membawa empat kontainer berisi berkas, termasuk laptop dan telepon genggam milik direksi. (*)
