KETIK, SURABAYA – Universitas Airlangga (Unair) kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan pendidikan tinggi dan penegakan hukum melalui penandatanganan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim).
Kesepakatan tersebut berlangsung pada Jumat, 27 Februari 2026 di Fakultas Hukum UNAIR sebagai langkah strategis membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan aparat penegak hukum.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang hukum dan tata kelola kelembagaan.
Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan kuliah umum yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) bertajuk “Optimalisasi Peran Kejaksaan dalam Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.”
Acara ini turut dihadiri jajaran pejabat Kejati Jatim, para wakil rektor UNAIR, serta Dekan Fakultas Hukum beserta pimpinan universitas.
Perluas Perspektif Mahasiswa
Dalam sambutannya, Rektor UNAIR, Muhammad Madyan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan penegakan hukum dan penguatan tata kelola institusi di Indonesia.
"Bahwa kehadiran para praktisi hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif melalui pengalaman nyata di lapangan," ujarnya.
Menurutnya, penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi langkah konkret dalam mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, terutama pada aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dorong Tata Kelola yang Transparan dan Berkeadilan
Rektor juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting tidak hanya sebagai pusat pengembangan ilmu, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memperkuat tata kelola negara yang transparan dan berkeadilan.
Ia mengapresiasi kuliah umum yang disampaikan Prof Narendra yang dinilai mampu memperluas wawasan mahasiswa terkait peran hukum dalam melindungi kepentingan negara dan publik.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta penyerahan cinderamata antara Kepala Kejati Jatim dan Rektor UNAIR bersama Dekan Fakultas Hukum sebagai simbol komitmen kolaborasi kedua institusim.(*)
