KETIK, CILACAP – Ratusan guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai di Alun-alun Cilacap, Kamis 16 Oktober 2025.
Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan status dengan guru yang berada di bawah naungan dinas pendidikan.
Audensi PGM diterima di Pendopo Wijayakusuma Sakti Cilacap oleh Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, Wakil Ketua DPRD Cilacap, Indah Mayasari, Suyatno, dan Sindy Syakir. Serta Ketua Komisi A DPRD Cilacap, Suheri, Ketua Komisi D DPRD Cilacap, Nike Yunita, Sekda Cilacap, Sadmoko Danardono.
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Cilacap, Fatkhudin, mengatakan ada tiga tuntutan utama dalam aksi tersebut, yakni insentif guru, bantuan operasional madrasah, dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa madrasah.
"Pertama terkait dengan insentif atau bantuan transportasi bagi guru-guru madrasah swasta. Kemudian yang kedua, bantuan operasional madrasah. Kemudian yang ketiga, PIP untuk anak-anak madrasah," ungkapnya.
Fatkhudin menambahkan, selama ini guru madrasah swasta di Cilacap belum menerima insentif dari pemerintah daerah.
"Kami mengusulkan adanya insentif sebesar Rp250.000 per bulan bagi setiap guru madrasah," bebernya.
Tidak hanya insentif, PGM juga menyoroti pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dan pengangkatan guru madrasah sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menanggapi aspirasi dari guru madrasah dari berbagai jenjang pendidikan, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang berjalan tertib dan penuh semangat solidaritas.
“Pemerintah Cilacap tetap memberikan perhatian kepada rekan-rekan semua, meskipun ini kewenangan Kementerian Agama," pungkasnya.
Lebih lanjut, Pemkab akan membentuk tim kecil bersama PGM untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah hingga ke pemerintah pusat.
“Kita juga akan mencari dukungan bagi madrasah swasta, doakan saja keuangan Pemerintah Daerah semakin baik sehingga kita dapat perhatian lebih kepada teman-teman," beber Syamsul.
Bupati juga memastikan BPJS Ketenagakerjaan bagi guru madrasah, "Jadi tanggungan Pemkab, serta insentif Rp100 ribu per bulan akan mulai terealisasikan," tandasnya.
Pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut akan dilanjutkan bersama DPRD Cilacap hingga akhir November mendatang. (*)
