KETIK, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Pusat kembali menunjukkan sinergi kuat melalui kehadiran tiga menteri bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Hotel Shangri-La dan Dyandra Convention Center Surabaya, Kamis, 16 Oktober 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari komitmen nasional dalam mewujudkan target tiga juta rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya atas sinergi lintas kementerian dan pemerintah daerah tersebut, yang dinilainya sebagai momentum penting untuk mempercepat program perumahan yang lebih inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Saya menyambut baik sosialisasi ini sebagai langkah awal mempercepat penyaluran program yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya MBR,” ujar Khofifah.
Hal itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menegaskan tanggung jawab negara, termasuk pemerintah daerah, dalam menyediakan perumahan layak bagi warga berpenghasilan rendah.
“Rumah adalah hak dasar setiap warga negara. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab moral serta konstitusional untuk memenuhinya,” tegas Khofifah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mendorong sinergi lintas sektor antara kementerian, pengembang, perbankan, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas akses terhadap perumahan layak, menjaga kualitas hunian, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jawa Timur siap mendukung percepatan Program KUR Perumahan dan FLPP. Kami terus mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, swasta, hingga masyarakat, agar cita-cita menghadirkan rumah layak huni bagi MBR benar-benar terwujud,” ungkapnya.
Sebagai wujud komitmen, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengembangkan Sistem Informasi Data RTLH untuk memastikan penyaluran bantuan perumahan berjalan secara terintegrasi dan transparan. Sistem ini mencakup proses mulai dari pengajuan calon penerima, verifikasi lapangan, hingga penetapan penerima manfaat.
“Hingga kini, sistem tersebut telah merekam 94.515 data dengan tingkat validasi mencapai 96 persen. Dengan basis data yang kuat, diharapkan bantuan perumahan dapat tersalurkan tepat sasaran serta memperkuat perencanaan program perumahan di masa mendatang,” jelas Khofifah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki multiplier effect besar karena mampu menggerakkan sektor lain seperti konstruksi, material bangunan, tenaga kerja, dan UMKM.
Oleh karena itu, Khofifah mengajak seluruh pihak, mulai dari kepala daerah, perbankan, pengembang, kontraktor, akademisi, hingga media untuk memperkuat kerja sama.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan rakyat.
“Program KUR Perumahan dan FLPP memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semoga Jawa Timur dapat menjadi provinsi dengan penyerapan rumah subsidi terbesar kedua di Indonesia,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengimbau pemerintah daerah di seluruh Indonesia agar aktif mendukung program tiga juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. (*)
