KETIK, JAKARTA – Greenland, wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, mulai mengirimkan sinyal diplomatik yang tidak biasa. Di tengah meningkatnya perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan Arktik, pemerintah Greenland mengusulkan kemungkinan pembicaraan langsung dengan Washington tanpa melibatkan Denmark, sebuah langkah yang berpotensi mengubah dinamika hubungan politik di kawasan tersebut.
Sinyal Greenland ini juga menunjukkan bahwa pemerintah otonomi tersebut mulai tergoda dengan iming-iming Donald Trump. Sekaligus menjauh dengan Kerajaan Denmark yang sudah puluhan tahun menaunginya.
Menteri Luar Negeri Greenland, Vivian Motzfeldt, menyatakan bahwa hubungan antara Greenland dan Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis yang besar dan layak dibahas secara langsung.
“Kami memiliki kepentingan bersama yang signifikan dengan Amerika Serikat, dan karena itu wajar jika kami dapat berbicara langsung dengan mereka,” ujar Motzfeldt, seperti dikutip dari Times of Israel, Jumat, 9 Januari 2026.
Gagasan ini mencuat menjelang rencana pertemuan tingkat tinggi antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland—pertemuan paling penting sejak Presiden AS Donald Trump pertama kali melontarkan ide kontroversial untuk “membeli” Greenland pada 2019. Meski secara konstitusional urusan luar negeri masih berada di tangan Denmark, pernyataan Motzfeldt menunjukkan bahwa Greenland semakin ingin tampil sebagai subjek diplomasi, bukan sekadar objek kebijakan.
Ketegangan Tersirat dengan Denmark
Usulan pembicaraan bilateral ini juga menyingkap ketegangan yang kian terasa antara Greenland dan Denmark. Sejumlah pejabat Greenland menilai Copenhagen masih terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sementara suara Greenland sering kali kurang terdengar.
Motzfeldt mengisyaratkan ketidakpuasan tersebut dengan mengatakan bahwa Greenland ingin dilibatkan secara lebih setara dalam pengambilan keputusan internasional.
“Kami ingin menjadi bagian aktif dalam percakapan yang menyangkut masa depan kami sendiri,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah Denmark tetap menegaskan bahwa sesuai kerangka hukum yang berlaku, urusan luar negeri dan pertahanan berada di bawah kewenangan Kerajaan Denmark. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menegaskan bahwa Copenhagen tetap memandang Greenland sebagai mitra penting, namun dalam kerangka konstitusional yang ada.
Bayang-Bayang Ambisi Amerika Serikat
Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland bukanlah hal baru. Lokasi strategis wilayah ini di Arktik, kekayaan mineral langka, serta perannya dalam sistem pertahanan rudal menjadikan Greenland semakin penting dalam kalkulasi geopolitik Washington.
Sejumlah pejabat AS meyakini bahwa hubungan yang lebih erat dengan Greenland dapat dibangun melalui kerja sama ekonomi dan keamanan. Namun pendekatan ini memunculkan kekhawatiran bahwa Greenland dapat terjebak dalam rivalitas kekuatan besar.
Seorang pejabat Greenland yang dikutip dalam laporan tersebut menyebut bahwa minat AS memang membuka peluang, tetapi juga membawa risiko.
“Kami tentu tertarik pada kerja sama yang saling menguntungkan, tetapi kami tidak ingin masa depan Greenland ditentukan oleh kepentingan pihak lain,” ujarnya.
Dilema Otonomi dan Kemerdekaan
Diskusi mengenai dialog langsung dengan AS tak terlepas dari perdebatan yang lebih besar tentang otonomi dan kemerdekaan Greenland. Dukungan terhadap kemerdekaan penuh terus tumbuh, namun realitas ekonomi masih menjadi penghambat utama.
Greenland hingga kini masih menerima subsidi tahunan besar dari Denmark, terutama untuk mendukung layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Sejumlah warga mengakui dilema tersebut.
“Kami ingin menentukan nasib sendiri, tetapi kami juga sadar bahwa sistem kesejahteraan saat ini masih sangat bergantung pada Denmark,” kata seorang pengamat politik Greenland.
Arktik sebagai Panggung Geopolitik Baru
Perkembangan ini menegaskan bahwa Greenland kini berada di pusat panggung geopolitik global. Perubahan iklim yang membuka akses jalur Arktik, meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat, Rusia, dan China, serta kebutuhan global akan sumber daya strategis menjadikan wilayah ini semakin diperebutkan.
Usulan pembicaraan langsung dengan AS, meski masih sebatas wacana, menunjukkan tekad Greenland untuk memperluas ruang diplomasi dan memperkuat posisi tawarnya di tengah tekanan global.
Apakah langkah ini akan mempercepat kemandirian politik Greenland atau justru memicu ketegangan baru dengan Denmark, masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal kini semakin jelas: Greenland tidak lagi ingin berada di pinggir peta dunia, melainkan di tengah percakapan geopolitik internasional.
Greenland, pulau terbesar di dunia dengan luas wilayah 1,14 kali lebih besar dari luas wilayah seluruh daratan di Indonesia, selama ini terkesan terkucilkan dalam panggung geopolitik dunia. Selain karena letaknya, hal ini juga tak lepas dari jumlah penduduknya yang hanya mencapai kisaran 56 ribu jiwa, hampir setara jumlah penduduk satu kelurahan di Indonesia. (*)
