KETIK, SURABAYA – Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya agar tidak menunda-nunda realisasi program Pokok Pikiran (Pokir) hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan.
Desakan itu disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra dalam rapat paripurna pembahasan Raperda APBD 2026 di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin 13 Oktober 2025.
“Kami minta pokir-pokir yang diserap oleh anggota DPRD saat reses ini harus segera direalisasikan,” tegas juru bicara Fraksi Gerindra Yona Bagus Widyatmoko.
Fraksi Gerindra menilai, banyak aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui kegiatan reses hingga kini belum terlihat tindak lanjut nyata di lapangan.
Yona menjelaskan Pokir merupakan instrumen strategis bagi pemerintah kota untuk memastikan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga.
“Pokir bukan sekadar daftar keinginan anggota dewan, tapi hasil langsung dari dialog dengan masyarakat. Kalau tidak direalisasikan, artinya suara warga diabaikan,” sambungnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wali Kota Surabaya beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam forum itu, Fraksi Gerindra kembali menekankan pentingnya sinergi yang lebih konkret antara legislatif dan eksekutif, agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan berjalan selaras dan efektif.
"Fraksi Gerindra berharap Pemkot Surabaya dapat menindaklanjuti masukan tersebut," pungkasnya. (*)
