KETIK, SURABAYA – Fraksi PKB di DPRD Jatim akan segera mengusulkan nama-nama anggota yang akan ditugaskan di Pansus BUMD Jatim.
Terkait itu, Fraksi PKB tegas menyuarakan dan meminta seluruh BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dilakukan evaluasi. Itu disampaikan oleh Ketua DPRD Jatim yang juga berasal dari PKB, M Musyafak Rouf.
"Fraksi PKB DPRD Jatim akan mendukung pembentukan Pansus BUMD Jatim asal semua BUMD milik Pemprov Jatim dilakukan evaluasi, tak terkecuali Bank Jatim. Mengingat, sejak awal Fraksi PKB yang menginisiasi pembentukan Pansus Bank Jatim tetapi selalu gagal karena tidak mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain di DPRD Jatim," urai Musyafak Rouf, Jumat 31 Oktober 2025.
Musyafak menjelaskan hingga jelang paripurna pengambilan keputusan persetujuan pembentukan Pansus BUMD Jatim pada 3 November mendatang, Fraksi PKB memang belum mengusulkan nama-nama anggota Fraksi PKB yang akan dimasukkan dalam anggota Pansus BUMD Jatim.
"Kalau syarat tidak tebang pilih itu bisa dipenuhi, saya yakin Fraksi PKB akan segera mengusulkan nama-nama anggota yang akan ditugaskan di Pansus BUMD Jatim," terangnya.
Lanjut Musyafak, jika kinerja BUMD Jatim terbukti baik pihaknya tidak segan memberikan apresiasi.
Sebaliknya, jika kinerjanya tidak benar maka tidak boleh ditutup-tutupi, harus dilakukan pembenahan.
Bahkan, Fraksi PKB tidak segan memberikan rekomendasi keras hingga pembubaran jika ada BUMD Jatim tidak prospek dan terus membebani APBD Jatim.
"Pansus BUMD nanti akan mendalami dari berbagai aspek, seperti SDM, manajemen, aset yang dikelola BUMD, maupun persoalan hukum yang dihadapi BUMD Jatim. Tujuannya, supaya seluruh BUMD Jatim menjadi sehat dan bisa memberikan sumbangsih PAD yang signifikan bagi APBD Jatim," jelas mantan Ketua DPRD Kota Surabaya ini.
Ia menegaskan, jika keberadaan BUMD hanya dipakai menjadi tempat parkir sosok mantan tim sukses kepala daerah saat maju Pilkada, itu tidak boleh dibiarkan. Karena, berakibat kinerja BUMD Jatim menjadi kurang baik.
"Kalau diisi orang-orang tidak profesional dan hanya karena balas jasa sebagai tim sukses, apalagi jika terbukti tidak ada prestasi mengelola BUMD atau hanya menguntungkan pribadi dan kelompoknya, itu KKN, kita tidak akan diam," tegasnya.
Ia pun memberikan cerita, sudah bukan rahasia banyak proyek di BUMD diberikan kepada orang dekat, teman sendiri, dan baru akan diberikan ke orang lain jika proyek tersebut beresiko merugi.
"Makanya masih banyak kasus hukum pidana maupun perdata yang dihadapi BUMD Jatim," ucapnya.
Pembentukan Pansus BUMD Jatim menurutnya adalah momentum tepat. Saat pemerintah daerah dipaksa untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan di daerah karena ketergantungan pembiayaan dari APBN terbukti dikurangi.
Salah satu solusi adalah memperkuat PAD, namun tidak membebani rakyat dengan berbagai pajak dan retribusi daerah.
"BUMD adalah salah satu penopang utama sumber PAD, untuk itu BUMD harus didorong sehat agar mampu memberikan PAD yang signifikan untuk APBD di Pemprov Jatim," pungkasnya. (*)
