KETIK, MOJOKERTO – Gedung Sekolah Rakyat yang berada di Kabupaten Mojokerto, sudah selesai dilakukan renovasi. Rencananya sekolah rakyat akan beroperasi pada 14 Juli 2025 mendatang.
Sedangkan lokasi sekolah rakyat menempati Gedung Diklat BPKSDM kabupaten Mojokerto yang ada di Desa Terusan, Kecamatan Gedeg.
Meski renovasi bangunan utama dengan nilai kontrak Rp2,7 Milyar telah rampung sesuai kontrak hingga 8 Juli 2025, sejumlah fasilitas penunjang masih belum terpenuhi. Anggaran ini bersumber dari APBN melalui kementrian Pekerjaan Umum (PU).
Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Iwan Bagus Pratama, menyatakan bahwa dari hasil tinjauan langsung di lapangan, beberapa sarana penting seperti peralatan dapur, gorden, serta perlengkapan tidur dan alat mengajar masih belum tersedia.
Gedung Sekolah Rakyat Kabupaten Mojokerto selesai direnovasi (Foto: Sholahudin)
"Meja, kursi, dan papan tulis untuk ruang kelas sudah ada. Tapi bantal, guling, perlengkapan dapur, dan alat mengajar guru belum terpenuhi," ujarnya pada Senin, (7/7/2025).
Fasilitas yang sudah siap meliputi ruang kelas, asrama, kamar mandi, ruang pengasuh, area cuci, lapangan, serta musala. Namun, kebutuhan akan aula masih dalam tahap perencanaan anggaran, dan belum ada kepastian apakah pembangunannya akan dibiayai dari P-APBD 2025 atau sumber dana lain.
"Usulan memang diajukan ke P-APBD, tapi masih menunggu keputusan," imbuh Iwan.
Untuk operasional sekolah, Pemkab telah menetapkan Heri Susanto sebagai kepala sekolah. Ia sebelumnya bertugas di SMAN 2 Kota Mojokerto. Selain itu, sudah diajukan juga sejumlah tenaga pendukung sesuai permintaan dari Kementerian Sosial (Kemensos), termasuk satu operator sekolah, satu wali asrama, lima wali asuh, enam petugas keamanan, satu juru masak, dan dua tenaga kebersihan.
Calon siswa sekolah rakyat menempati bangku di kelas (Foto: Sholahudin/Ketik)
Namun, beberapa posisi seperti bendahara, wali asuh, dan juru masak belum dapat dipenuhi oleh Pemkab. "Karena jabatan tersebut belum tersedia dalam struktur kepegawaian daerah, maka tanggung jawab itu kita serahkan kembali kepada Kemensos," jelas Iwan.
Untuk tahun ajaran pertama, Sekolah Rakyat akan menerima 50 siswa tingkat SMP yang berasal dari keluarga miskin ekstrem kategori desil 1 dan 2. Mereka terseleksi dari 17 kecamatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) penetapan dari Bupati Mojokerto.
Terdapat dua rombongan belajar, masing-masing terdiri dari 25 siswa. Sebelum kegiatan belajar dimulai, seluruh siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Adapun sebaran siswa meliputi, Bangsal (1), Dawarblandong (1), Dlanggu (5), Gedeg (6), Gondang (2), Kemlagi (4), Jatirejo (4), Jetis (2), Kutorejo (1), Mojoanyar (1), Mojosari (2), Ngoro (3), Pungging (4), Puri (2), Sooko (4), Trawas (1), dan Trowulan (7).
Dengan sistem pendidikan berasrama penuh selama 24 jam, siswa akan mengikuti kurikulum nasional sebagaimana sekolah formal pada umumnya. Di samping itu, Sekolah Rakyat juga menambahkan muatan pendidikan karakter dan pelatihan keterampilan sosial sebagai bekal kemandirian.
"Kami mendapat informasi lisan dari kepala sekolah dan Kemensos bahwa kegiatan dimulai 14 Juli, namun surat resmi dan jadwal masuk asrama belum kami terima," tutup Iwan. (*)
