KETIK, SURABAYA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan ke Jawa Timur untuk bertemu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Kunjungan ini dalam rangka mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat terkait program perumahan dan pengembangan kawasan pesisir yang anggarannya telah disiapkan.
"Pertama, ini terkait rencana renovasi dua juta rumah per tahun, serta kebijakan pembangunan rumah vertikal di perkotaan," terang Fahri Hamzah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat, 4 Juli 2025.
Fahri menjelaskan bahwa kebijakan yang diinisiasi Presiden Prabowo ini meliputi renovasi rumah dan pembangunan kawasan pesisir. Skema pelaksanaannya akan dikerjasamakan dengan kementerian lain, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertugas mengelola kawasan pesisir dan nelayan.
"Tadi kami diskusikan dengan Ibu Gubernur Khofifah bagaimana pelaksanaannya agar ke depannya secara teknis bisa berjalan lebih masif, karena jumlahnya oleh pemerintah ditambah, jadi akan lebih banyak," urai Fahri.
Ia menambahkan bahwa program-program pemerintah pusat ini memerlukan kesiapan daerah sebagai tempat eksekusi.
"Itu inti dari diskusi dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah tadi," katanya.
Ketika ditanya mengenai lokasi spesifik di Jawa Timur, Fahri terlebih dahulu memuji kepemimpinan Khofifah. Ia menyebut Jawa Timur beruntung dipimpin oleh tokoh politik senior yang berpengalaman, seperti Khofifah, yang pernah menjabat sebagai anggota MPR, DPR, dan menteri.
"Kemampuan untuk mengumpulkan data, apalagi data kemiskinan karena beliau pernah di Kementerian Sosial, mungkin nanti akan bisa jadi contoh untuk pengumpulan data masyarakat berpenghasilan rendah yang lebih akurat. Itu kalau di istilah BPS, ada istilah Desil Satu sampai Empat. Data itu ada satu juta keluarga secara nasional," urainya.
Fahri meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah, pengumpulan data di Jawa Timur akan menjadi yang tercepat secara nasional. Hal ini didukung oleh pengalaman kepala daerah serta banyaknya jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota di Jatim.
"Jawa Timur ini penduduknya nomor dua dari Jawa Barat, tapi jumlah pemerintahan daerahnya sampai ke tingkat desa dan RT paling banyak se-Indonesia. Ini membuat akurasi data lebih cepat dari yang lain," jelas Fahri.
Fahri Hamzah menegaskan bahwa Jawa Timur sudah memiliki data akurat. Tahap selanjutnya adalah mensinkronkan data tersebut dengan pemerintah pusat sambil menunggu dana dialirkan dari pusat sesuai peraturan pemerintah.(*)
Sumber: www.porprovjatim.com
