KETIK, ACEH BARAT DAYA – Puluhan emak-emak di Desa Palak Hilir, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), menggelar aksi menuntut Pertamina mencabut izin salah satu pangkalan gas elpiji di desa mereka.
Aksi spontan yang berlangsung di depan kantor agen penyalur PT Ujong Raja Kuala Batee, Jalan Attaqwa, Blangpidie, Sabtu, 8 November 2025 tersebut dilakukan setelah rencana mediasi ditunda.
Dengan suara lantang dan penuh emosi, para ibu rumah tangga ini menuding salah satu pangkalan gas yang berlokasi di Desa Palak Hilir, telah bertindak semena-mena dalam penyaluran gas subsidi.
Dalam aksi spontan itu, masyarakat menenteng sejumlah atribut aksi bertuliskan "kami tidak menerima sikap arogansi, intimidasi dan sombong". Emak-emak lainnya juga membawa atribut dengan tulisan "Tarik izin UD Maidar".
Selain dari penyaluran gas melon yang tidak tepat sasaran, masyarakat juga merasa tidak nyaman dan tidak dihargai di desa mereka sendiri. Bahkan dengan sikap arogan, pemilik pangkalan juga sempat menyepak tabung gas elpiji 3 kg di depan warga.
Salah seorang warga dalam aksi itu mengungkapkan, pangkalan gas UD Maidar di Desa Palak Hilir kerap diangkut menggunakan mobil pribadi, pick up dan becak dengan jumlah bervariasi. Sehingga dari jumlah kuota yang diberikan agen, hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan gas subsidi pemerintah.
“Kami masyarakat hanya dapat jatah paling banyak 10 tabung gas setiap kali pengiriman bahkan sering tidak dapat karena langsung ditutup. Selebihnya entah ke mana, katanya sudah ada yang punya," jelas warga dengan nada kesal.
Warga menduga, pangkalan tersebut menyalurkan sebagian besar pasokan gas subsidi ke pihak lain yang bukan penerima sah. Padahal, menurut mereka, stok dari Pertamina seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan jumlah tak sampai 100 kepala keluarga.
Dalam tuntutannya, emak-emak Palak Hilir meminta Pertamina agar segera menegur PT Ujong Raja Kuala Batee selaku agen penyalur, sekaligus mencabut izin usaha pangkalan gas UD Maidar.
Tak luput dari itu, mereka juga menegaskan, jika tidak ada tindakan tegas dari Pertamina, maka masyarakat akan menolak keberadaan pangkalan tersebut di desa mereka.
“Kami tidak mau ada lagi pangkalan yang mempermainkan hak rakyat kecil. Kalau tidak dicabut izinnya, lebih baik keluar saja dari Palak Hilir!” tegasnya.
Sementara itu, pihak pangkalan UD Maidar yang disebut-sebut telah melanggar dalam mendistribusikan gas subsidi membantah isu yang menyudutkan pihaknya yang tidak mendistribusikan gas subsidi kepada masyarakat. Bahkan, pangkalan sering menunggu pembeli agar gas subsidi bisa diterima oleh masyarakat miskin.
Pihak UD Maidar juga tidak menampik bahwa pasokan gas disalurkan ke luar desa, hal itu dilakukan karena warga Palak Hilir dinilai enggan mengambil gas di pangkalannya. Daripada merugi, maka berinisiatif menyalurkan ke masyarakat lainnya.
Terkait dengan masyarakat mendesak Pertamina untuk mencabut izin pangkalan, pihak UD Maidar menyebutkan bahwa hal itu merupakan hak mayarakat. Namun pihak pangkalan juga punya hak untuk mempertahankan pangkalan tersebut.
"Apa dasar suruh tutup. Maaf saya sampaikan, itu tanah dan kedai milik sendiri, sertipikat juga. Akan tetapi, jika dinilai kami salah maka kami tetap ikut aturan PT," ujarnya.
Pihak pangkalan juga akan siap menerima risiko yang akan ditimbulkan apabila mereka memang bersalah, bahkan jika pun akan mendapat teguran SP2 SP3 dari perusahaan penyalur hal tersebut dinilai biasa.
"Walaupun nantinya bapak (pihak agen) tidak memberikan pasokan gas juga tidak masalah, akan tetapi hal itu akan merugikan masyarakat sendiri karena dikhawatirkan pasokan gas tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Aksi damai itu berlangsung tertib, meski diwarnai luapan emosi dan teriakan protes. Warga berharap, tuntutan mereka mendapat perhatian serius dari pihak Pertamina maupun pemerintah daerah agar distribusi gas bersubsidi kembali tepat sasaran. (*)
