KETIK, ACEH SINGKIL – Ketua Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Rifqi Maulana, SH menilai pernyataan Ketua DPRA, Zulfadhli alias Abang Samalanga, yang terus mewacanakan pencopotan Sekda Aceh tidak mencerminkan semangat kolaborasi serta berpotensi bertentangan dengan visi–misi Gubernur Muzakir Manaf.
Rifqi menegaskan, kritik terhadap kebijakan anggaran adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, menurutnya, ancaman pencopotan jabatan Sekda Aceh yang disampaikan Ketua DPRA tidak disertai argumentasi kebijakan yang utuh dan cenderung bersifat menyerang personal pejabat eksekutif yang sedang bekerja menjalankan roda pemerintahan.
“Pernyataan Ketua DPRA yang meminta Sekda Aceh dicopot tidak berdiri di atas kerangka visi–misi Mualem dalam membangun Aceh. Justru yang terlihat adalah serangan berulang terhadap orang-orang yang sedang bekerja untuk pemerintahan Mualem,” ujar Rifqi, Minggu, 1 Februari 2026.
Menurutnya, Sekda Aceh sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) memiliki kewajiban menyesuaikan APBA 2026 dengan kondisi fiskal daerah dan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri.
Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, sebagaimana disinggung Ketua DPRA, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan keuangan Aceh yang saat ini dinilai sedang tidak stabil akibat kebutuhan penanganan bencana dan pemulihan ekonomi.
“Pertanyaannya sederhana, apakah kemarahan Ketua DPRA muncul karena tidak semua kebutuhan anggaran dapat dipenuhi? , apakah karena keterbatasan fiskal dan bagi hasil, lalu Sekda dianggap tidak sejalan, kemudian diminta dicopot?” kata Rifqi.
Permahi Aceh menilai sikap tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan objektivitas. Ia menyebut, kritik DPR seharusnya diarahkan pada kebijakan, bukan dengan tekanan politik berupa ancaman pencopotan jabatan, terlebih tanpa membuka secara transparan duduk persoalan anggaran.
Rifqi bahkan menilai, jika pola komunikasi politik seperti ini terus dipertontonkan ke publik, justru Ketua DPRA yang patut dievaluasi.
“Ketika Ketua DPRA lebih sibuk menyerang Sekda dan orang-orang Mualem yang sedang bekerja, itu sama saja dengan menyerang kepemimpinan Mualem sendiri. Jika benar demikian, maka secara etika politik, posisi Ketua DPRA juga layak dievaluasi,” ucapnya.
Sebagai langkah objektif, Permahi mendesak Pemerintah Aceh, khususnya pihak eksekutif dan Sekda Aceh, untuk mempublikasikan secara terbuka struktur APBA 2026, termasuk pos-pos anggaran yang tidak dapat dipenuhi serta alasan teknis dan fiskalnya.
“Dengan transparansi anggaran, publik bisa menilai secara jernih: apakah benar Sekda lalai, atau justru Ketua DPRA yang gagal memahami keterbatasan fiskal Aceh. Jangan sampai konflik elit ini justru mengorbankan kepentingan rakyat,” tutur Rifqi. (*)
