KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah memaparkan kondisi demografi dan ekonomi di wilayah sebagai landasan penting menjaga stabilitas daerah.
Ini disampaikannya di sela memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur Tahun 2025 di Surabaya, Selasa, 4 November.
Ia memaparkan Jawa Timur berpenduduk 42,08 juta jiwa dengan kontribusi 14,44 persen terhadap PDB nasional dan 25,36 persen perekonomian Pulau Jawa.
Pertumbuhan ekonomi Jatim Triwulan II Tahun 2025 mencapai 5,23 persen, melampaui nasional 5,12 persen.
“Capaian ini tidak lepas dari terjaganya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di seluruh daerah. Ketika kondusivitas terjaga, maka produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan tumbuh,” ucap dia.
Pada kesempatan sama, Khofifah mengupdate program-program nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP)
Saat ini, kata dia, MBG di Jawa Timur mencakup 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan total 44.735 petugas dan 3.517.142 (3,5 juta) penerima manfaat.
“Program MBG ini strategis untuk penguatan gizi anak sekolah dan ibu hamil, tapi tetap harus kita kawal bersama dari aspek kebersihan, distribusi, dan pengawasan lapangan,” tegas Khofifah.
Sedangkan, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Khofifah menyebut dari total 8.494 unit, sudah ada 395 unit yang aktif beroperasi.
Untuk percepatan, Pemprov Jatim menerbitkan Kepetusan Gubernur (Kepgub) Nomor 100.3.3.1/330/013/2025 dan Peraturan Gubernur (Kepgub) Nomor 17 Tahun 2025.
Sementara itu, capaian yang dilakukan Jawa Timur, lanjut Khofifah, mendapatkan penguatan dari pemerintah pusat dan Forkopimda, mulai dari Kemendagri, Kodam V/Brawijaya, Polda Jatim hingga Kejati Jatim.
Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur.
“Pesan dari Bapak Pangdam sangat penting. Beliau menekankan agar seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimcam ikut mengawal program-program strategis nasional di daerah. Ini termasuk penguatan ketahanan pangan nasional melalui sinergi PAJALE, padi oleh TNI AD, jagung oleh Polri, dan kedelai oleh TNI AL. Semua harus nyekrup dengan potensi daerah dan didampingi kepala daerah,” ungkap Khofifah.
Upaya penguatan itu, dipastikan oleh Khofifah telah ditindaklanjuti dengan tiga langkah konkret. Yakni Penegakan Regulasi dan Kelembagaan, dengan menerbitkan SE Gubernur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 untuk memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban umum.
Selain itu, Pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme melalui Kepgub No. 100.3.3.1/408/013/2025, sebagai langkah tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Di sisi lain, rakor dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kajati Jawa Timur Kuntadi, Wadankodaeral V Brigjen TNI Mar. Suwandi dan sejumlah pejabat lainnya. (*)
