Efisiensi Anggaran Demi MBG, Mengapa Bukan Kabinet Gemuk Prabowo yang Dipangkas?

KETIK, MALANG – Program ambisius pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menimbulkan beberapa dampak terhadap masyarakat. Untuk melancarkan program tersebut, efisiensi anggaran pun mulai diterapkan.

Imbasnya banyak program pelayanan publik harus dikorbankan. Mulai dari pembatalan beasiswa Kemenkeu, ancaman PHK massal, hingga pemangkasan anggaran Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sekitar Rp8 triliun di tengah problem kesejahteraan guru dan infrastruktur pendidikan yang belum merata.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB), Prof Andy Fefta menjelaskan efisiensi anggaran ini tidak lepas dari adanya kabinet gemuk Prabowo-Gibran.

"Di awal ditentukan adanya 48 kementerian, yang isinya ada Wakil Menteri, Sekjen, Dirjen, Staf Ahli, dan lainnya. Berapa banyak itu yang kita danai. Apakah kita butuh 48 kementerian. Membuka kementerian baru itu gak sederhana, itu costly karena nanti butuh banyak tenaga," ujar Prof Andy, Selasa 11 Februari 2025.

Hal tersebut sebagai risiko menjadikan politik sebagai panglima dalam menentukan kabinet. Implikasinya, banyak anggaran yang harusnya digunakan untuk pelayanan publik malah harus terpotong demi menghidupi kabinet gemuk dan juga MBG.

"Saya khawatir kalau efisiensi diterapkan secara pukul rata, ada fungsi public service yang tidak tersampaikan ke masyarakat. Kita lihat apakah dengan dialihkan ke MBG, pertumbuhan ekonomi tetap bisa mencapai 8 persen karena itu target kita," lanjutnya.

Di sisi lain, Prof Andy menjelaskan bahwa efisiensi anggaran memang tetap diperlukan namun harus dengan pendekatan yang tepat. Termasuk dengan pelaksanaan program MBG yang alih-alih memukul rata semua sekolah, lebih baik menyasar masyarakat yang membutuhkan.

"Misal MBG memang penting, tapi kita sarankan MBG terspesifik ke mereka yang butuh, tidak pukul rata. Mereka yang miskin di daerah tertinggal itu yang perlu perhatian," ungkapnya.

Untuk itu diperlukan evaluasi secara berkala baik dalam sisi kementerian, maupun terhadap program MBG. Bukan hanya ketahanan pangan ataupun makan gratis yang dibutuhkan masyarakat, namun Presiden juga harus memperhatikan perbaikan infrastruktur hingga kemajuan pendidikan.

"Pasti akan dievaluasi karena itu janji dari Presiden terpilih. Dalam konteks ini sekitar 6 bulan lagi akan dilihat. Bisa jadi akan terjadi reshuffle dari beberapa kementerian yang dianggap tidak komitmen terhadap tujuan Presiden," tandasnya.(*)