KETIK, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melakukan audit terhadap rumah pompa di seluruh wilayah kota sebagai langkah mitigasi potensi banjir menjelang Lebaran.
Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengatakan Pemkot perlu melakukan audit teknis secara menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur pengendali banjir. Hal ini menyusul peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda untuk periode 1–10 Maret 2026.
“BMKG memperingatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya,” kata Achmad, Jumat, 6 Maret 2026.
Legislator dari Partai Golkar itu menambahkan, BMKG juga mencatat peningkatan kecepatan angin hingga 25 knot di lapisan 3.000 feet serta kondisi atmosfer yang labil yang mendukung pertumbuhan awan konvektif.
Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan pemerintah kota memastikan kesiapan sistem pengendalian banjir, terutama rumah pompa dan jaringan drainase yang menjadi tulang punggung pengaliran air di Kota Pahlawan.
“Kami meminta pemerintah kota memastikan seluruh rumah pompa dalam kondisi siap operasi. Audit teknis perlu dilakukan agar kapasitas pompa benar-benar siap menghadapi potensi hujan intensitas tinggi,” ujarnya.
Achmad meminta audit teknis dilakukan terhadap jumlah rumah pompa aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, serta cadangan daya. Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air juga dinilai perlu dipastikan berjalan sebelum intensitas hujan meningkat.
Menurut legislator Golkar ini, kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi penting karena Surabaya memasuki periode peningkatan mobilitas masyaraka Achmad menjelaskan, audit teknis tersebut perlu mencakup jumlah rumah pompa aktif, kapasitas pompa, kondisi kelistrikan, hingga ketersediaan cadangan daya. Selain itu, pembersihan saluran drainase dan normalisasi aliran air juga harus dipastikan berjalan sebelum intensitas hujan meningkat.
Ia menilai kesiapan infrastruktur pengendali banjir menjadi semakin penting karena Surabaya memasuki periode peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran.
“Jangan sampai saat Lebaran justru muncul genangan di titik-titik yang seharusnya sudah bisa diantisipasi. Karena itu kesiapan rumah pompa dan saluran drainase harus benar-benar dipastikan sejak sekarang,” tegasnya.
Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, lanjut Achmad, juga mendorong koordinasi antarperangkat daerah agar sistem pengendalian banjir dapat berjalan optimal, khususnya di kawasan yang selama ini kerap mengalami genangan.
Menurutnya, Surabaya sebagai kota dengan aktivitas yang padat harus memiliki sistem respons cepat agar genangan air tidak mengganggu mobilitas masyarakat.
“Mitigasi harus berbasis data dan respons cepat di lapangan. Jangan sampai dampak cuaca ekstrem mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi menjelang Lebaran,” katanya.
Secara kebijakan, DPRD menilai audit kesiapan infrastruktur pengendali banjir merupakan bagian dari manajemen risiko kota sekaligus bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran infrastruktur dalam APBD.
“Komisi C akan meminta laporan resmi dari OPD terkait selama periode peringatan cuaca berlangsung untuk memastikan kesiapsiagaan berjalan optimal,” pungkasnya. (*)
