KETIK, SAMPANG – Distribusi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kelompok B3 (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui) di Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, menuai sorotan publik. Video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan makanan program pemerintah itu dibagikan tanpa standar penyajian yang layak.
Dalam rekaman tersebut, paket MBG berisi nasi, ayam goreng tepung, potongan wortel dan kentang berbentuk dadu, tahu, serta buah salak. Namun, alih-alih menggunakan wadah tertutup seperti ompreng, makanan justru ditempatkan dalam keranjang, talam, bahkan sebagian dibungkus plastik seadanya.
"MBG cap apa ini? Makanannya tidak pakai ompreng tapi pakai keranjang," ujar seorang warga dalam video itu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, makanan tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) At-Taufiq Robatal. Distribusi dilakukan di rumah perangkat desa. Sebelum pembagian, petugas disebut meminta warga menyediakan wadah. Makanan yang sebelumnya berada dalam ompreng kemudian dipindahkan ke keranjang untuk dibagikan.
Jufi, warga setempat, menyatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa, 31 Maret 2026. Ia mengaku heran dengan prosedur distribusi yang berubah di lokasi.
"Dari SPPG memang dikirim dalam wadah seperti biasa. Tapi setelah sampai di lokasi, petugasnya minta keranjang dan makanan dituangkan ke situ," katanya.
Praktik tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar penyajian yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain berpotensi mengurangi higienitas, cara itu juga membuka celah penyimpangan dalam distribusi porsi makanan bagi penerima manfaat.
Kritik pun mengarah pada pengelolaan dapur SPPG At-Taufiq Robatal. Warga mendesak Satuan Tugas MBG Kabupaten Sampang segera melakukan evaluasi menyeluruh.
"Minimal pakai kemasan yang layak, seperti plastik mika. Ini terkesan asal-asalan," ujar Jufi.
Sementara itu, Kepala SPPG At-Taufiq Robatal, Solihin, membantah bahwa pihaknya mendistribusikan makanan tanpa ompreng. Ia menegaskan bahwa dari dapur, seluruh paket telah disiapkan sesuai ketentuan.
"Dari kami sudah menggunakan ompreng, sama seperti untuk siswa. Itu aturan dari BGN," katanya.
Solihin justru menyebut penggunaan keranjang merupakan inisiatif penerima manfaat di lokasi distribusi.
"Kami dari dapur sudah sesuai prosedur. Kalau kemudian diminta keranjang, itu di luar kendali kami," ujarnya.
Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat kelompok B3 di wilayah tersebut mencapai 111 orang.
Namun, bantahan itu belum menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas perubahan mekanisme distribusi di lapangan? Hingga kini, belum ada penjelasan transparan mengenai potensi pelanggaran standar maupun pengawasan dari pihak terkait.
Kasus ini kembali menyoroti lemahnya kontrol dalam implementasi program MBG di daerah. Di tengah tujuan mulia meningkatkan gizi masyarakat rentan, praktik distribusi yang abai terhadap standar justru berisiko merusak kepercayaan publik. (*)
