KETIK, MALANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang akan menyiagakan tenaga kesehatan (nakes) pada pelaksanaan Pemilu 2024 di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Upaya tersebut salah satunya sebagai langkah memantau kondisi kesehatan anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS).
Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif menjelaskan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang untuk merealisasikan hal tersebut. Para nakes akan disiagakan pada saat pemungutan hingga perhitungan suara selesai.
"Rencananya pada saat pelaksanaan (pemungutan suara) ataupun saat selesai perhitungan surat suara kita sediakan nakes untuk menjaga TPS. Kemarin sudah ada koordinasi dengan Kapolresta, jadi akan kita bahas dengan KPU bagaimana sistem pendampingan nakes di masing-masing TPS," ujar Husnul, Selasa (31/1/2024).
Terdapat sekitar 8.000 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan, hingga perawat yang disiagakan untuk mendampingi anggota KPPS. Namun KPU dan Dinkes Kota Malang masih membicarakan skema pendampingan tersebut.
"Rencananya semua tenaga kesehatan yang ada di Kota Malang akan dikerahkan, baik itu dari puskesmas maupun rumah sakit. Pendampingannya apakah nanti memungkinkan di beberapa TPS disediakan satu pos kesehatan, atau seperti apa, itu akan dikoordinasikan," lanjutnya.
Ia juga mempertimbangkan rencana penambahan suplemen kesehatan bagi anggota KPPS. Namun ia telah memastikan bahwa saat ini para petugas KPPS yang telah dilantik, dipastikan sehat secara mental dan fisik. Mengingat sebelum terpilih, para anggota KPPS telah menjalani tes kesehatan terlebih dahulu.
Sebagai informasi, Kota Malang kini memiliki 2.452 TPS yang tersebar di 57 kelurahan. Dari umlah tersebut, anggota KPPS yang resmi dilantik pada Kamis (25/1/2024) lalu sebanyak 17.164 orang. (*)
Dinkes Kota Malang Siagakan 8.000 Tenaga Kesehatan di TPS Pada Pemilu 2024
30 Januari 2024 10:10 30 Jan 2024 10:10
Trend Terkini
20 Des 2025 14:01
Sikapi Konflik PBNU, PWNU Jabar dan PCNU Serukan Islah Demi Ukhuwah an-Nahdliyah
17 Des 2025 04:06
Breaking News! Toko Top Senyum 5000 di Km 9 Sorong Terbakar, Ini Kata Saksi di TKP
19 Des 2025 11:15
Lowongan Kerja! Dapur MBG SPPG Gintung Comal Buka Lowongan hingga 25 Desember 2025
17 Des 2025 18:00
Berbuah Manis, Puluhan RW dan Sekolah di Kota Malang Diguyur Penghargaan Lingkungan Hidup
21 Des 2025 15:39
Study Tour SMPN 1 Bantarbolang Tuai Sorotan, Biaya Rp850 Ribu Dinilai Memberatkan dan Tak Transparan
Tags:
Pendampingan KPPS anggota KPPS KPPS Kota Malang KPPS Tenaga kesehatan pemilu 2024Baca Juga:
Hari Dokter Nasional, IDI Pacitan Harap Perlindungan Hukum Nyata bagi Tenaga MedisBaca Juga:
Perekrutan 90 Pegawai BLUD di Lingkup Dinas Kesehatan Sleman DitundaBaca Juga:
2.321 Non ASN di Pacitan Diusulkan Jadi PPPK, 17 Orang Gugur karena ResignBaca Juga:
Kekurangan Nakes, Dinkes Kota Batu Ikhtiar Wujudkan Satu Desa Satu DokterBaca Juga:
KPU Kota Batu Gelar Diskusi Kelompok, Harapkan Laporan Evaluasi yang ObjektifBerita Lainnya oleh Lutfia Indah
23 Desember 2025 20:13
Aksi Nyata! 111 Anggota Pramuka Kota Malang Turun Jalan Amankan Nataru
23 Desember 2025 18:31
Demi Kenyamanan, Diskopindag Kota Malang Tata Ulang Pasar Splendid
23 Desember 2025 14:47
Babak Baru Warga Griya Shanta vs Pemkot Malang, Gugatan Class Action Diterima PN
23 Desember 2025 13:14
Digitalisasi 4.500 Sertifikat, Pemkot Malang Perketat Pengamanan Aset Daerah
22 Desember 2025 16:30
Go International! 22 UMKM Kota Malang Lolos Kurasi Ekspor, Salah Satunya Keripik Tempe
22 Desember 2025 14:15
Antisipasi Macet, Dishub Kota Malang Terapkan Rekayasa Lalin saat Natal di Dua Gereja
Trend Terkini
20 Des 2025 14:01
Sikapi Konflik PBNU, PWNU Jabar dan PCNU Serukan Islah Demi Ukhuwah an-Nahdliyah
17 Des 2025 04:06
Breaking News! Toko Top Senyum 5000 di Km 9 Sorong Terbakar, Ini Kata Saksi di TKP
19 Des 2025 11:15
Lowongan Kerja! Dapur MBG SPPG Gintung Comal Buka Lowongan hingga 25 Desember 2025
17 Des 2025 18:00
Berbuah Manis, Puluhan RW dan Sekolah di Kota Malang Diguyur Penghargaan Lingkungan Hidup
21 Des 2025 15:39
Study Tour SMPN 1 Bantarbolang Tuai Sorotan, Biaya Rp850 Ribu Dinilai Memberatkan dan Tak Transparan
