KETIK, BANGKALAN – Suasana aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Bangkalan mendadak ricuh ketika Bupati Bangkalan hadir di tengah massa. Kedatangan orang nomor satu di Bangkalan itu justru tidak mendapat sambutan hangat, melainkan penolakan dari para mahasiswa.
Aksi tersebut digelar oleh gabungan organisasi mahasiswa, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Senin 01 Septrmber 2025.
Mereka menggelar unjuk rasa untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait persoalan daerah.
Namun, ketika bupati bergabung dengan forkopimda dan anggota DPRD Bangkalan di tengah-tengah massa aksi, para mahasiswa justru kompak meneriakkan penolakan dan meminta agar bupati meninggalkan lokasi. Situasi pun sempat memanas, hingga aparat keamanan berusaha meredam suasana agar tidak terjadi bentrokan.
Salah seorang mahasiswa berteriak meminta Bupati Lukman segera meninggalkan tempat aksi, kehadiran bupati tidak sesuai dengan kesepakatan awal aksi.
"Bupati tidak diundang dan tidak termasuk dalam kesepakatan aksi. Kami minta keluar. Bupati tidak perlu hadir di sini kalau hanya untuk pencitraan. Kami ingin DPRD mendengar suara rakyat, bukan sekadar formalitas,” teriak salah satu mahasiswa lainnya.
Meski sempat bertahan beberapa menit, bupati akhirnya meninggalkan lokasi aksi setelah desakan penolakan semakin keras. Aksi mahasiswa pun berlanjut dengan agenda penyampaian tuntutan di depan para wakil rakyat.
Selain menolak kehadiran bupati, mahasiswa juga menyoroti rendahnya disiplin anggota DPRD Bangkalan. Mereka menilai para wakil rakyat sering absen dalam sidang maupun agenda penting, sehingga tidak maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat.
“Disiplin anggota DPRD sangat rendah. Kalau jarang hadir sidang, bagaimana bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat?” kritik salah satu orator aksi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bangkalan Dedy Yusuf menegaskan bahwa anggota dewan selama ini cukup disiplin dalam mengikuti rapat-rapat pembahasan maupun paripurna.
“Kita punya tata tertib yang jelas. Jika ada anggota dewan yang tidak menghadiri paripurna lima kali berturut-turut, maka akan direkomendasikan ke Badan Kehormatan untuk diproses. Sebelum itu biasanya kita juga mengirim surat ke partai agar dilakukan pembinaan,” jelasnya. (*)
