KETIK, PEMALANG – Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Tengah yang digelar di salah satu Hotel di Pemalang, menjadi forum penting dalam membahas berbagai isu kelembagaan hingga isu strategis nasional.
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menegaskan bahwa rakor kelembagaan tidak sekadar agenda rutin, melainkan momen penting yang harus dimanfaatkan untuk memberikan masukan konkret bagi pemerintah daerah.
“Ini bukan hanya sebuah kegiatan rutin atau rakor biasa, tapi momen penting untuk membahas isu kelembagaan dan nasional. Tentunya ini dinamika yang harus disikapi bersama,” ujar Anom dalam sambutannya, Selasa, 30 September 2025.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata dalam tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota.
Sebelumnya, Plt Koordinator Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, Anik Nurhayati, menjelaskan bahwa tujuan utama rakor adalah mensosialisasikan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah.
Fokusnya, kata dia, mendukung kebijakan rasio belanja pegawai 30 persen serta mendorong terciptanya kesepahaman dalam penataan kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Rakor tersebut juga merujuk pada Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Narasumber yang hadir berasal dari Direktorat FKKPD Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, serta Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang.
Materi yang disampaikan meliputi efektivitas kelembagaan DPMPTSP sesuai regulasi yang berlaku. Adapun jumlah peserta mencapai 70 orang, terdiri atas perwakilan bagian organisasi dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
"Melalui rakor ini, kami berharal bisa terwujud sinergi antar daerah dalam menyikapi berbagai isu kelembagaan dan kebijakan nasional demi mendukung kinerja pemerintahan yang lebih efektif," pungkas Anom.(*)
