KETIK, BLITAR – Kebijakan mutasi dan penempatan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar kembali menuai kritik tajam. Kali ini datang dari Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, yang menilai langkah Wali Kota dalam menata birokrasi justru berpotensi mengacaukan stabilitas kinerja pemerintahan.
Syahrul menyoroti penunjukan sejumlah pejabat pelaksana tugas (Plt) di berbagai posisi strategis, terutama di Dinas Kesehatan, yang menurutnya sangat krusial bagi pelayanan publik. Ia menegaskan, meskipun penempatan pejabat merupakan hak prerogatif wali kota, kebijakan tersebut seharusnya dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas tinggi.
“Kami memahami bahwa mutasi itu hak prerogatif wali kota. Tapi prerogatif bukan berarti absolut tanpa pertimbangan. Apalagi di dinas strategis seperti kesehatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat,” tegas Syahrul Alim, Selasa, 14 Oktober 2025.
Menurutnya, kebijakan yang sembrono dalam menempatkan pejabat justru akan berimbas pada menurunnya kualitas birokrasi. Ia menilai, beberapa pejabat yang selama ini menunjukkan kinerja baik malah dipindahkan ke posisi yang kurang strategis, sementara posisi penting justru diisi oleh pejabat Plt.
“ASN yang berprestasi seharusnya diberi ruang dan kepercayaan lebih, bukan justru dipinggirkan. Kalau pejabat yang berkinerja baik malah digeser, apa tidak mematikan motivasi pegawai lainnya?” sindirnya tajam.
Syahrul juga menyoroti efek domino dari banyaknya jabatan Plt di tubuh Pemkot Blitar. Menurutnya, penumpukan posisi pelaksana tugas akan menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan.
“Kalau terlalu banyak Plt, otomatis setiap kebijakan strategis akan tersendat. Karena Plt tidak memiliki kewenangan penuh. Akhirnya, pelayanan ke masyarakat jadi korban,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi yang dikenal vokal itu menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksiapan manajerial di lingkup pimpinan Pemkot. Ia bahkan mengingatkan potensi masalah serius di masa depan, seperti tumpang tindih kewenangan dan proses lelang jabatan yang berlarut-larut.
“Kalau dibiarkan, nanti banyak jabatan kosong. Proses lelang jabatan bisa molor dan menimbulkan ketidakpastian birokrasi. Ini jelas kontraproduktif dengan semangat reformasi yang katanya ingin ditegakkan,” tambahnya dengan nada tegas.
Syahrul menegaskan bahwa kritik yang disampaikan DPRD bukan bermaksud menjatuhkan, melainkan sebagai bentuk kontrol publik agar roda pemerintahan tidak melenceng dari jalur profesionalitas.
“Kritik ini bukan untuk menyerang, tapi untuk mengingatkan. DPRD punya tanggung jawab moral memastikan kebijakan kepegawaian tidak asal-asalan. ASN itu ujung tombak pelayanan, bukan alat politik,” pungkasnya.
Sejumlah kalangan menilai pernyataan Ketua DPRD tersebut mempertegas keresahan internal di tubuh birokrasi Pemkot Blitar, yang belakangan ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan mutasi pejabat tanpa melibatkan Baperjakat dan wakil wali kota.
Kini publik menunggu langkah Wali Kota Blitar dalam menanggapi kritik keras dari parlemen. Apakah akan ada evaluasi kebijakan kepegawaian, atau justru berlanjut menjadi polemik berkepanjangan di internal pemerintahan. (*)
