KETIK, BLITAR – Suasana pemerintahan di Kota Blitar tengah bergejolak. Hubungan antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar memanas setelah pelaksanaan mutasi sejumlah pejabat yang digelar pada Senin 13 Oktober 2025 pagi di Balai Kusumawicitro.
Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka mempertanyakan proses mutasi dan pelantikan pejabat tersebut. Ia menilai, rotasi jabatan dilakukan tanpa adanya komunikasi maupun koordinasi dengan dirinya sebagai bagian dari unsur pimpinan daerah.
Dalam wawancara di ruang kerjanya, Elim menegaskan ketidakhadirannya dalam acara pelantikan bukan tanpa alasan.
“Saya tidak hadir karena tidak diajak bicara sama sekali tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas hadir dalam acara yang saya bahkan tidak tahu siapa saja yang dilantik,” ujarnya dengan nada kecewa.
Menurut Elim, undangan untuk menghadiri pelantikan baru ia terima pada Minggu sore sekitar pukul 18.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum kegiatan berlangsung.
“Saya baru dikirimi undangan malam sebelumnya. Tapi saya tidak tahu siapa yang dimutasi, bagaimana prosesnya, dan atas dasar apa. Jadi, saya memilih tidak datang,” jelasnya.
Elim juga mengaku telah berupaya meminta daftar nama pejabat yang dilantik kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Blitar, namun tak mendapat tanggapan memadai.
“Saya minta daftar nama, tapi tidak diberi. Katanya mereka hanya menjalankan perintah. Tapi saya juga tidak tahu perintah dari siapa,” tuturnya.
Ia menilai, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi dan koordinasi antara dirinya dan wali kota.
“Saya kira ini menjadi bukti bahwa fungsi Wakil Wali Kota belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya tidak tahu apakah rotasi ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak. Karena itu, saya tidak ingin dianggap menyetujui sesuatu yang saya sendiri tidak tahu prosesnya,” kata Elim.
Lebih jauh, Elim menyebut praktik semacam ini tidak sejalan dengan komitmen politik yang dulu ia bangun bersama wali kota saat kampanye — membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami dulu berjanji kepada masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan terbuka. Tapi kalau kebijakan strategis seperti mutasi saja tidak dikomunikasikan, bagaimana publik bisa percaya?” ujarnya.
Elim memastikan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan kejelasan.
“Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Maka apa yang terjadi di Kota Blitar ini akan saya laporkan ke Kemendagri agar jelas apakah proses mutasi ini sudah sesuai aturan atau tidak,” tegasnya.
Tak hanya soal mutasi pejabat, Elim juga menyinggung minimnya pelibatan dirinya dalam pembahasan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
“Selama ini saya tidak diajak komunikasi terkait anggaran. Saya hanya sekali ikut rapat ketika pembahasan APBD 2026, itu pun saat ada surat pemotongan anggaran sebesar 18 persen atau sekitar Rp114 miliar,” ungkapnya.
Selain itu, Elim menyebut beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menyerahkan laporan kerja tahunan, meski tahun anggaran hampir berakhir.
“Saya sudah minta laporan dari beberapa OPD, tapi sampai hari ini belum diberikan. Kalau dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan,” katanya menegaskan.
Menutup pernyataannya, Elim menyoroti terbatasnya ruang gerak dan kewenangan yang ia miliki sebagai wakil kepala daerah.
“Saya tetap datang ke kantor setiap hari dan menjalankan fungsi pengawasan. Tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui?” pungkasnya.(*)
