KETIK, MALANG – Aksi penolakan terhadap busana yang diklaim sebagai identitas khas Kota Malang terus menguat. Sejumlah pelaku budaya dan seniman turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan Balai Kota Malang, Kamis, 9 April 2026, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai diputuskan sepihak tanpa melalui kesepakatan bersama.
Aksi tersebut dipicu oleh kemunculan busana yang diperkenalkan dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-112 Kota Malang. Dalam momentum itu, busana tersebut disebut sebagai seragam atau busana khas Kota Malang, sehingga memicu keberatan dari kalangan pegiat budaya.
Dekip dari Persatuan Pemudi Budaya menilai penetapan busana itu bertolak belakang dengan proses panjang yang selama ini dilakukan para pelaku budaya untuk merumuskan identitas yang benar-benar merepresentasikan Kota Malang.
“Yang menjadi keberatan kami, saat upacara Hari Jadi ke-112 Kota Malang kemarin, busana itu diakui sebagai seragam Kota Malang. Padahal selama ini kami masih terus mencari bentuk yang paling pas untuk identitas budaya Kota Malang,” ujarnya saat aksi di depan Balai Kota Malang.
Menurutnya, persoalan utama bukan semata desain busana, melainkan keputusan yang dinilai terlalu tergesa-gesa dan tidak melibatkan pihak-pihak yang selama ini aktif dalam pembahasan simbol budaya daerah.
Ia menyebut, apabila busana tersebut tidak langsung diklaim sebagai identitas resmi Kota Malang, polemik kemungkinan tidak akan sebesar saat ini.
“Kalau kemarin tidak langsung diklaim sebagai busana atau uniform Kota Malang, mungkin kami tidak akan mempermasalahkan,” katanya.
Dari sisi visual, Dekip juga mengkritik tampilan busana tersebut yang dinilai belum memiliki kedalaman makna budaya. Bahkan, menurutnya, tampilannya lebih menyerupai kostum karnaval dibanding simbol identitas daerah.
“Kalau saya menilai, itu seperti karnaval saja. Belum ada nilai yang benar-benar mencerminkan identitas Kota Malang secara umum,” ungkapnya.
Meski turun ke jalan, para pelaku budaya menegaskan aksi tersebut bukan untuk menciptakan konflik dengan pemerintah, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan kebudayaan Kota Malang.
“Kami tidak ada niatan membuat jurang perpecahan. Justru ini demi kebaikan bersama. Kalau memang ada yang tidak sesuai, ya kami sampaikan lewat aspirasi,” tegasnya.
Dekip menambahkan, upaya pencarian identitas budaya Malang sebenarnya sudah pernah dilakukan melalui berbagai forum diskusi dan kegiatan budaya. Namun hingga kini, proses tersebut disebut belum mencapai kesepakatan menyeluruh.
Ia mencontohkan, pembahasan mengenai salah satu unsur identitas budaya tahun lalu saja masih belum menemukan titik temu.
“Malang sebenarnya sudah pernah melakukan proses pencarian identitas itu. Tapi sampai sekarang belum selesai. Tahun lalu, satu unsur saja masih belum ada kesepakatan,” jelasnya.
Kekecewaan para pelaku budaya semakin besar karena keputusan soal busana khas itu dinilai muncul tanpa komunikasi maupun dialog dengan komunitas budaya yang selama ini terlibat aktif.
Melalui aksi tersebut, mereka berharap Pemerintah Kota Malang membuka ruang dialog yang lebih luas sebelum menetapkan simbol budaya resmi. Mereka menilai identitas daerah harus lahir dari proses bersama agar mampu merepresentasikan nilai sejarah, karakter, dan kekhasan Kota Malang secara utuh.
