KETIK, CILACAP – Ratusan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang ada di wilayah eks-Kotip Cilacap, Jawa Tengah, menggelar audensi bersama Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya dan Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap, Ira Tanti Sartika Syamsul Auliya Rachman, Senin, 28 Juli 2025.
Dalam audensi yang berlangsung di Ruang Gadri, Rumah Dinas Bupati Cilacap, kader PKK yang didominasi oleh emak-emak ini, menyampaikan aspirasi mereka mulai dari Sarana dan Prasaran (Sarpras) di posyandu, seragam hingga insentif PKK.
Audensi ini diinisiasi Ibu Anton, istri dari Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Anton Iskandar.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya menegaskan, bahwa hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah daerah di dalam penyusunan anggaran tahun depan.
"Sarpras itu memang salah satu kebutuhan pokok ya agar posyandu itu bisa jalan, dan kami dari pemerintah daerah berupaya bagaimana untuk mengatur nanti anggaran ke depannya," ungkapnya.
"Kebetulan salah satu visi, misi kami adalah peningkatan layanan kesehatan ke depan, tentunya ini akan menjadi perhatian khusus nanti dalam penyusunan anggaran di tahun 2026," lanjut Ammy.
Disamping itu, Wabup juga berupaya untuk berkolaborasi bersama Anggota DPR RI Komisi IX yaitu Teti Rohatingingsih berkaitan dengan peningkatan layanan maupun fasilitas kesehatan di Cilacap melalui anggaran pusat.
"Cilacap sebetulnya punya kekuatan, kita punya wakil rakyat di Komisi IX yakni ibu Teti, dan kita juga sudah memberikan undangan untuk hadir di Forum Gadri agar bisa membantu pemerintah daerah melalui perjuangan anggaran di pusat tentunya, kebetulan Komisi IX itu membidangi kesehatan," katanya.
"Mudah-mudahan bisa dikolaborasikan itu antara anggaran pemerintah daerah dengan perjuangan beliau untuk menganggarkan anggaran fasilitas kesehatan di tingkat pusat.
Melalui upaya kolaborasi dengan Anggota DPR RI yang membidangi, diharapkan nantinya dapat meningkatkan layanan maupun fasilitas kesehatan yang baik di Kabupaten Cilacap.
Di lain hal, Pemkab Cilacap berkomitmen untuk mendukung serta menyukseskan program PKK. "Kebetulan Wakil Bupatinya sekarang kan perempuan dan kader PKK semuanya perempuan, sehingga saya berharap ada kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan PKK," ujar Ammy.
"Pemkab kebetulan juga telah melakukan MoU dengan Permodalan Nasional Madani (PNM), yang mana semua nasabahnya itu harus perempuan karena memang untuk pemberdayaan perempuan, jadi akses permodalan ini dikhususkan untuk perempuan yang baru memulai atau mengembangkan usahanya mulai dari tingkat ultra micro hingga menengah," lanjutnya.
Atas peluang itu, Ammy berharap nantinya bisa berkolaborasi dengan memberdayakan para kader-kader PKK di Cilacap.
"Mudah-mudahan anggaran yang disediakan oleh PNM senilai 1 triliun per tahun itu bisa terserap dengan baik, selain bisa untuk menunjang perkembangan pemberdayaan perempuan di Cilacap, juga bisa untuk menunjang kegiatan teman-teman kader PKK," katanya.
"Kalau kadernya berdaya, pasti keluhannya berkurang. Terorinya seperti itu. Mudah-mudah bisa segera terlaksana," imbuh Ammy.
Audensi Kader PKK di terima oleh, Wakil Bupati Cilacap, Ketua Tim Penggerak PKK Cilacap dan Istri Anton Iskandar Anggota DPRD Cilacap. (Foto: Nani Eko/Ketik)
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap, Ira Tanti Sartika Syamsul Auliya Rachman menyampaikan pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah guna peningkatan kesejahteraan anggota maupun lainnya.
"Kalau terkait Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP), ini rumah besarnya dari Dinas Kesehatan, jadi berbeda dengan posyandu PKK dan saya sebagai Ketua, tapi ini sama-sama tentang kesehatan apalagi saya seorang dokter juga, insyaalah saya siap berkolaborasi dengan kader PKK karena memang rata-rata di lapangan, walaupun rumahnya sendiri-sendiri, PKK sendiri, posyandu dan ILP juga sendiri, tapi kadernya sama," jelasnya.
"Harapannya pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan lagi, walaupun secara bertahap dan jangka panjangnya tadi sudah disampaikan oleh Wabup Mba Ammy akan diusulkan di tahun 2026 terkait dengan kesejahteraan maupun sarpras yang dibutuhkan oleh para kader ILP di masing-masing Kelurahan/Desa," imbuhnya.
Ira juga mendorong pemerintah dalam hal ini Pemkab Cilacap untuk berkolaborasi dengan stakeholder melalui CSR. "Ini untuk membantu kader-kader kesehatan agar minimal bisa membantu terkait dengan sarpras yang dibutuhkan," pungkasnya. (*)
