KETIK, BANDUNG – Tanpa menunggu lama, Ketua Umum Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi Indonesia (Akkopsi) Bupati Bandung Dadang Supriatna merealisasikan program Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
Program sertifikasi ini diawali dengan melantik dan melatih sekitar 7.000 tenaga penjamah bahan makanan dari masing-masing SPPG yang sudah beroperasi, dalam kegiatan Deklarasi Aksi Nyata Laik Higiene Sanitasi (LHS) pada SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Sehat, Aman dan Berkelanjutan, di Gedung M Toha Soreang, Selasa 21 Oktober 2025.
Ketum Akkopsi Dadang Supriatna (Kang DS) menjelaskan kerjasama Sertifikasi LHS ini merupakan kerjasama antara Akkopsi dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), dengan melibatkan ini Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan.
Kang DS mengatakan kerjasama ini dimulai dari Kabupaten Bandung di mana hari ini hampir 7 ribu peserta dilantik dan dilatih sebagai penjamah makanan dan bahan makanan di setiap SPPG.
"Setelah dilatih, para penjamah ini akan disebar ke setiap SPPG yang sudah beroperasi, sekaligus dilakukan Memorandum of Collaboration (MoC) sehingga dapat diberikan Sertifikat LHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung setelah melewati test laboratorium," jelas Kang DS.
Lebih lanjut ia menyatakan, tantangan terbesar program MBG bukan hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjamin makanan tersebut aman dikonsumsi, diolah dengan higienis, serta memenuhi standar laik higiene sanitasi untuk mencapai zero accident (nol kejadian) keracunan makanan.
Melalui kegiatan pelatihan ini, Bupati berharap seluruh pengelola pangan siap saji baik di sekolah, pondok pesantren, hingga lembaga sosial dapat meningkatkan kompetensi dalam menjaga keamanan pangan, serta memastikan setiap SPPG sebagai dapur penyelenggara pangan memenuhi standar LHS.
Sementara Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI Prof.Dr.H Arif Sumantri menambahkan inti kegiatan Aksi Nyata LHS pada SPPG dalam Program MBG Sehat, Aman dan Berkelanjutan ini merupakan respon terkait isu nasional di bidang kesehatan yang segera harus ditangani, salah satunya kasus keracunan dari Program MBG maupun isu lingkungan yang ditimbulkan sampah makanan SPPG.
"Dalam kegaitan ini, HAKLI bersama Akkopsi menegaskan komitmen dari para kepala daerah, untuk mendorong pendayagunaan tenaga sanitasi lingkungan dalam Program MBG," kata Prof Arif.
Komitmen juga ditegaskan para kepala daerah untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan satu regulasi yang berkaitan kepada LHS melalui Dinas Kesehatan dan pengawasan sanitasi, sirkular ekonomi untuk pengolahan sampah.
Arif mengungkapkan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dan Wakil Menteri Kesehatan sudah mendukung penempatan tenaga sanitasi lingkungan untuk didayagunakan di setiap SPPG
"Mudah-mudahan dari pertemuan kerjasama Akkopsi dan HAKLI ini ini akan memberikan suatu respon untuk Program MBG Sehat, Aman dan Berkelanjutan," ucap Arif.
Sebelumnya diberitakan, Ketum Akkopsi Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan, guna mengantisipasi timbulnya kasus keracunan makanan dari Program MBG, pihaknya akan melakukan sertifikasi bagi setiap unit dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
Sebagai langkah pencegahan terjadinya kasus keracunan, Kang DS selaku Ketum Akkopsi berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi laik higiene ini bagi setiap unit dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Bandung.
Sertifikat ini nantinya bisa dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melalui kerjasama Pemkab Bandung, AKKOPSI dengan HAKLI.
“Tidak akan terjadi keracunan makanan jika ahli gizinya benar, lingkungan mendukung, pengelolaan sampah teratur, dan sisa makanan bisa diolah dengan baik. Termasuk pekerja dan pola masak makanannya," tandas Kang DS saat Jumling di Kelurahan Wargamekar, Kecamatan Baleendah, Jumat (3/10/25).(*)
