KETIK, YOGYAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menyelenggarakan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Keputusan ini diambil sebagai langkah berbeda setelah perayaan sebelumnya selalu terpusat di Jakarta.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan hal tersebut usai bertemu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa 28 Oktober 2025.
Hakordia 2025 Dipusatkan di Yogyakarta
Setyo menjelaskan, rencananya perayaan Hakordia 2025 akan berlangsung dari tanggal 6 hingga 9 Desember 2025, melibatkan beragam aktivitas yang melibatkan masyarakat, mulai dari UMKM hingga kelompok budaya dan sosial.
"Beberapa tahun sebelumnya, perayaan Hakordia selalu diadakan di Jakarta dan bersifat terpusat. Tahun 2025 ini kami ingin menjadikannya momentum berbeda dengan menyelenggarakannya di Yogyakarta," ujar Setyo.
Disebutkan, pemilihan DIY didasarkan pada predikatnya sebagai kota budaya dan pendidikan serta dinilai memiliki tata kelola pemerintahan yang baik.
"Harapannya, prestasi Yogyakarta bisa menjadi motivasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerjanya,” tambahnya.
Rangkaian acara akan diisi pawai dan dijadwalkan puncaknya pada 9 Desember 2025, dengan harapan Presiden RI dapat hadir. Dalam kesempatan itu, KPK juga akan meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyambut baik keputusan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemda DIY mendukung acara.
"Kami berharap masyarakat bisa menikmati seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan di kawasan 0 km dan sekitarnya. Tentu masyarakat Jogja juga diharapkan bisa ikut memeriahkan perayaan Hari Anti Korupsi ini," tutur Sri Sultan.
Tindak Lanjuti Aduan Kereta Cepat Whoosh dan Aset Sitaan
Dalam kesempatan yang sama, Setyo Budiyanto juga memberikan keterangan terkait isu-isu strategis, serta menegaskan bahwa kunjungan ke Yogyakarta murni dalam rangka persiapan Hakordia.
Mengenai aduan dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat, Setyo memastikan KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Terkait dengan kereta cepat? Ya, nanti pastinya akan ditindaklanjuti. Saya belum cek ya, nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat akan merespons. Artinya, segala sesuatunya akan kita lanjutin," tegasnya.
Ia menambahkan, KPK akan mengikuti prosedur standar, yakni melakukan telaah terlebih dahulu sebelum memutuskan pemanggilan saksi atau pihak terkait.
"Ya, biasanya ditelaah dulu. Nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya," kata Setyo.
Sementara itu, terkait status Stadion Mandala Krida Yogyakarta yang merupakan aset sitaan KPK, Setyo mengonfirmasi bahwa proses hukumnya masih berjalan.
"Masih berjalan. Ya, kalau ini pasti akan ada proses, karena sudah dirampas berarti statusnya masih sitaan," pungkasnya. (*)
