KETIK, KEDIRI – Sebanyak 159 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Kediri diusulkan masuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026. Ratusan rumah calon penerima bantuan itu tersebar di sejumlah desa.
"Di Kabupaten Kediri turunnya yang di tahap dua. Di tahap satu dan tiga itu tidak turun," kata Tenaga Fasilisator Lapangan Teknik program BSPS Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Annisa Chandra saat kegiatan pra sosialisasi desa (prasosdes) di Desa Pandantoyo Kecamatan Ngancar, Jumat 10 April 2026.
Prosesdes itu dilakukan untuk memberikan edukasi kepada calon penerima BSPS mengenai persyaratan administrasi dan teknis pelaksanaan, sebelum terjun langsung untuk verifikasi ke lapangan. Sebab program senilai Rp20 juta itu berbeda dengan pembangunan rumah baru. Program itu menitikberatkan pada peningkatan kualitas struktur bangunan.
"Jadi rumah yang sudah ada itu ditingkatkan kualitasnya. Di Kabupaten Kediri mayoritasnya kan rumahnya sudah dinding. Kalau yang gedek kan emang sudah jarang. Lah itu kan banyak rumah-rumah yang belum memiliki struktur, mulai dari sloof, kolom, ring balok, terus rangka atapnya yang tidak memenuhi syarat, itu yang kita perbaiki," imbuhnya.
Meskipun telah diusulkan, tidak semua calon penerima otomatis mendapatkan bantuan. Terdapat kriteria ketat yang dapat menggagalkan usulan untuk mendapatkan BSPS. Diantaranya adalah status tanah tidak boleh dalam keadaan sengketa, serta kondisi bangunan tidak layak huni.
"Kemudian soal administratif, misalnya tuan rumah tinggal sendiri tapi usianya masih dibawah 58 tahun," pungkasnya.
Bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman disambut baik oleh Pemdes Pandantoyo. Ada sebanyak 10 unit rumah yang diusulkan mendapatkan BSPS di desa yang terletak di kaki Gunung Kelud itu.
"Yang diusulkan ada 10 rumah, semoga semuanya bisa terealisasi," kata Kepala Desa Pandantoyo, Dina Istanti.
Pemenuhan rumah layak huni itu dinilai memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan yang rata-rata bekerja sebagai buruh serabutan. Kondisi pendapatan yang tidak menentu itu menjadi faktor utama warga belum bisa mewujudkan hunian yang layak.
"Saya sangat bersyukur kami bisa mendapatkan bantuan, karena DD untuk bedah rumah tidak mungkin. Mewakili masyarakat saya berterima kasih kepada pihak yang mengajukan. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat," pungkasnya. (*)
