KETIK, BATU – Sebanyak12 pengembang perumahan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dengan total nilai aset mencapai Rp522,2 miliar kepada Pemerintah Kota Batu, Jumat 10 Oktober 2025.
Hadir dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan PSU tersebut, Wali Kota Batu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu, Kepala Kantor Pertanahan, serta perwakilan pengembang.
Wali Kota Batu, Nurochman mengapresiasi langkah kolaboratif antara Disperkim, Kejaksaan Negeri, serta para pengembang dan warga.
Ia menegaskan, penyerahan PSU bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial dalam menciptakan lingkungan hunian yang tertata dan berkelanjutan.
“Dengan penyerahan PSU ini, warga mendapat kepastian hukum atas fasilitas lingkungannya. Pemerintah pun dapat melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan" ujarnya.
Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk menuntaskan seluruh proses penyerahan PSU di sisa 77 perumahan hingga akhir tahun 2025, agar seluruh aset publik di wilayah Kota Batu dapat tercatat, terkelola, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.
"Kami berharap seluruh pengembang lainnya mengikuti langkah baik ini,” harap Nurochman.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu, Arief As Siddiq, selaku Ketua Tim Verifikasi PSU, menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas,
Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur kelengkapan dokumen Barang Milik Daerah berupa BAST.
“Penyerahan PSU ini adalah bentuk tanggung jawab pengembang terhadap pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya BAST, seluruh fasilitas umum seperti jalan, saluran, taman, dan ruang terbuka hijau resmi menjadi aset Pemerintah Kota Batu,” jelasnya.
Arief menjelaskan, sejak tahun 2020 hingga 2024, telah dilakukan penyerahan PSU dari 27 perumahan. Sedangkan hingga Oktober 2025, dari total 119 perumahan di Kota Batu, 15 perumahan telah menyerahkan PSU dan 77 perumahan lainnya masih dalam proses.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, Pemkot Batu menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Batu melalui 15 Surat Kuasa Khusus (SKK) yang akan diberikan untuk 15 perumahan agar mendapat pendampingan hukum dalam proses administrasi, verifikasi, pencatatan, dan penyerahan PSU.
“Pendampingan Kejaksaan ini penting agar seluruh proses berjalan tertib dan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi sengketa maupun penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan keuangan daerah,” paparnya.(*)