KETIK, SAMPANG – Seorang pasien lanjut usia asal Desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang, harus menempuh jalur laut menggunakan perahu nelayan kecil menuju rumah sakit di Sampang Kota pada Kamis, 3 Juli 2025 sekitar pukul 03.30 WIB.
Dalam kondisi tidak sadar karena kadar gula yang sangat rendah, pasien ini seharusnya mendapatkan layanan rujukan cepat. Namun kenyataan berkata lain.
Video berdurasi 15 detik yang merekam proses evakuasi darurat itu kemudian viral di media sosial WhatsApp. Dengan narasi bertuliskan “Info fungsi kapal cepat Pustu Mandangin?”.
Masyarakat mulai mempertanyakan keberadaan kapal ambulans yang selama ini digadang-gadang menjadi solusi bagi warga kepulauan.
Jalil, keluarga pasien, menjelaskan bahwa pasien awalnya dirawat di Puskesmas Mandangin sejak pukul 13.00 WIB. Meski sempat sadar setelah mendapatkan infus, kondisinya kembali memburuk dua jam kemudian.
“Sekitar pukul tiga dini hari, pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit di Sampang Kota. Tapi kapal ambulans tidak bisa digunakan. Petugas bilang karena tidak ada anggaran BBM,” ungkap Jalil.
Terpaksa, keluarga harus menyewa kapal nelayan seharga Rp400 ribu untuk menyeberang ke kota. Perjalanan yang seharusnya bisa lebih aman dan cepat melalui kapal ambulans medis berubah menjadi pertaruhan nyawa di tengah laut dengan angin yang menderu. Mereka baru tiba di rumah sakit sekitar pukul 06.20 WIB.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Mandangin, Rina Dewiyanti, membenarkan bahwa tahun ini tidak tersedia anggaran untuk operasional kapal ambulans.
“Anggaran BBM kapal ambulans dari Pemkab memang tidak ada tahun ini. Kami sudah dipanggil oleh Dinas Kesehatan, dan akhirnya mengusulkan solusi melalui dana silpa sebesar Rp25 juta per tahun. Namun, prioritas hanya untuk pasien gawat darurat,” jelasnya.
Namun begitu, solusi tersebut masih menyisakan tanda tanya besar. Rina menegaskan bahwa jika dana operasional tersebut habis, pasien berikutnya harus kembali mencari alternatif sendiri, meski nyawa yang dipertaruhkan.
Dalam pertemuan bersama Dinas Kesehatan, pihak Puskesmas juga diminta menyusun SOP klasifikasi rujukan berdasarkan urgensi pasien. Tujuannya agar masyarakat memahami alasan di balik keputusan penggunaan atau tidaknya kapal ambulans.
“Dana silpa total kami Rp93 juta, tapi sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, air sumur, obat-obatan, konsumsi pasien, dan sebagian untuk operasional kapal ambulans,” tambah Rina.
Pernyataan singkat dari Kabid Yankes dan SDK Dinas Kesehatan Sampang, Nurul Syarifah, seolah menegaskan minimnya perhatian Pemkab terhadap pelayanan dasar di wilayah kepulauan.
“Kalau dari Dinkes memang sudah tidak ada anggaran untuk itu. Mungkin nanti bisa dianggarkan tahun 2026,” ujarnya.(*)