KETIK, SAMPANG – Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sampang, Hj. Hurun Ien yang diduga menghina pegawai non-ASN menuai kontroversi dan sorotan tajam dari kalangan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan saat rapat bersama Komisi II DPRD Sampang pada Rabu, 6 Agustus 2025, dan menjadi viral setelah videonya beredar luas di media sosial.
Dalam video yang berdurasi 19 datik tersebut, Hj. Hurun Ien terdengar menyampaikan komentar yang dinilai merendahkan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).
“Ini muncul dari mana ribuan orang ini saya tidak tahu, wong itu semua tidak dibutuhkan. Non-ASN itu kan masuk sendiri," katanya dalam video.
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, terutama para pegawai non-ASN dan warganet yang merasa dilecehkan.
Mereka menilai bahwa komentar tersebut tidak menghargai kontribusi para pegawai non-ASN yang selama ini ikut menjalankan roda pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.
Respons keras pun bermunculan di media sosial. Salah satu pengguna @nurholixxxx, menulis “Masuk sendiri, tidak diinginkan tetapi dipekerjakan dan diberi tanggung jawab melebihi pegawai.”
Sementara akun @Mutixxxx merenungkan latar belakang sang pejabat, "Bu, sampean dulu langsung ASN ya? Gak non-ASN dulu ya?"
Pengguna lain juga menyoroti pentingnya peran non-ASN di lapangan. Akun @papa_xxxx menulis, “Jika tidak ada Non-ASN, pekerjaan tidak akan selesai.” Sedangkan @Vivin_xxxx menyampaikan “Saya non-ASN 13 tahun. Setidaknya lebih bijaksana menanggapinya, Ibu Pimpinan.”
Masyarakat berharap Hj. Hurun Ien memberikan klarifikasi yang lebih terbuka serta menunjukkan sikap yang menghargai keberadaan pegawai non-ASN. Mengingat peran mereka yang cukup vital dalam mendukung program dan pelayanan pemerintah daerah.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Hj. Hurun Ien hanya memberikan tanggapan singkat. “Sudah saya klarifikasi di berbagai media,” katanya pada Minggu, 10 Agustus 2025.
Polemik ini masih menjadi perbincangan hangat, dan banyak pihak menantikan sikap resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang terkait pernyataan tersebut. (*)
