KETIK, MALANG – Penolakan warga RW 12 Mojolangu terhadap jalan tembus di Perumahan Griya Shanta menuju Jalan Simpang Candi Panggung, Kota Malang, masih berlanjut. Warga menemui Komisi C DPRD Kota Malang dan meminta segera mengeluarkan surat rekomendasi penolakan rencana tersebut.
Ketua RW 12 Mojolangu, Jusuf Thojib menjelaskan seluruh warga telah membulatkan suara untuk menolak proyek jalan tembus. Meskipun butuh waktu, namun warga meminta kepastian dikeluarkannya surat rekomendasi itu.
"Kami mendesak segera keluar rekomendasi penolakan Komisi C atas penolakan kami terhadap jalan akses itu. Namun beliau masih memerlukan koordinasi intern, apalagi mengeluarkan surat resmi harus koordinasi dengan Ketua DPRD Kota Malang," ujarnya usai audiensi, Rabu 2 Juli 2025.
Menurutnya Perumahan Griya Shanta sudah berdiri selama 40 tahun sebelum muncul perumahan baru. Kondisi tersebut menimbulkan kebangkitan jumlah kendaraan dan aktifitas masyarakat yang membuat beban jalan semakin berat.
Ia menyayangkan tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah untuk melengkapi fasilitas yang ada, seperti pelebaran jalan. Bahkan perumahan lain yang ada di wilayah tersebut dilakukan penutupan jalan.
"Hanya jalan perumahan kami mendapatkan beban yang berat. Mulai dari murid SMPN 18 Kota Malang dari 300 siswa kini menjadi hampir 1000 siswa. SD Insan Amanah dari awalnya hanya SD kini bertambah dengan SMP, apalagi itu wilayah Jatimulyon, bukan Mojolangu," tegasnya.
Warga meminta agar Perumahan Griya Shanta khususnya wilayah RW 12 tak lagi diusik oleh kebijakan yag dirasa merugikan. Untuk itu Komisi C DPRD Kota Malang diharapkan segera menindaklanjuti keluhan warga melalui surat rekomendasi.
"Supaya warga kami, spanduk yang dipasang di depan perumahan bisa segera kami copot. Tapi kami tetap menghormati Komisi C yang mempunyai tata aturan dalam mengeluarkan surat, ya sudah kita tunggu," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin menjelaskan setelah audiensi akan dilakukan pertemuan dengan Pemkot Malang untuk mengetahui rasionalisasi dari rencana jalan tembus. Barulah setelah itu rekomendasi dapat dikeluarkan dengan menimbang persoalan yang ada.
"Kami ingin melihat secara utuh permasalahan ini agar kami bisa memberikan rekomendasi terbaik nanti terkait dengan masalah ini. Kita ingin mengetahui skema dari mereka seperti apa," jelasnya.
Menurutnya rencana jalan tembus di Griya Shanta harus mempertimbangkan beberapa aspek, mulai dari regulasi hingga persoalan sosiologis khususnya warga yang terdampak. Dengan demikian diharapkan akan muncul jalan tengah untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Sejauh program apapun yang direncanakan eksekutif itu merugikan masyarakat, kita akan berada di pihak masyarakat. ni kan rencana eksekutif, kita ingin melihat skema mereka seperti apa dan sejauh mana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan," tutupnya. (*)