KETIK, PACITAN – Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan masyarakat Pacitan di depan Gedung DPRD setempat, memblokade Jalan Ahmad Yani, Sabtu malam, 30 Agustus 2025.
Selain memblokade jalan, massa PMII juga membakar ban sebagai bentuk protes.
Mereka menuntut perbaikan di enam bidang krusial, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga nasib nelayan benur.
Salah satu sorotan utama adalah kekurangan 634 guru di Kabupaten Pacitan. PMII mendesak pemerintah daerah segera mempercepat rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar.
Mereka juga menyinggung tingginya angka kecelakaan pelajar akibat minimnya transportasi umum sekolah.
“Pada tahun 2024, sebanyak 90 persen kecelakaan lalu lintas dialami pengendara usia pelajar. Pemerintah harus hadir menyediakan transportasi aman bagi siswa melalui kerjasama dengan penyedia angkutan umum,” kata Koordinator Lapangan, Ihsan Efendi.
Ratusan mahasiswa PMII dan warga Pacitan memadati depan Gedung DPRD membawa bendera dan poster tuntutan.
Selain itu, massa juga menuntut pengawasan ketat terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP), penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta keterbukaan dokumen anggaran daerah melalui portal resmi maupun media sosial.
Transparansi pajak dianggap penting agar masyarakat mengetahui arah penggunaan dana publik.
"Kita berhak atas transparansi pemakaian uang pajak kita," orasinya.
Dalam isu nasional, PMII mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat pemberantasan korupsi.
Mereka juga mendesak pemerintah pusat merealisasikan janji penciptaan 19 juta lapangan kerja baru, yang dinilai belum dirasakan masyarakat Pacitan.
Tak ketinggalan, massa menyoroti besaran tunjangan DPRD Pacitan yang berkisar Rp9,3 juta–Rp19,3 juta per bulan. Mereka menuntut agar anggaran tersebut dialihkan untuk program yang lebih berpihak kepada rakyat.
"Mbok ya tunjangan dari 45 anggota DPRD Pacitan dikumpulkan untuk digunakan mendukung pembukaan lapangan pekerjaan disituasi darurat saat ini," ujarnya.
Di bidang kesehatan, mahasiswa menilai pelayanan RSUD Pacitan lamban, puskesmas terpencil kekurangan tenaga medis, dan masih adanya diskriminasi BPJS.
Momen penyerahan dokumen tuntutan PMII dan warga Pacitan kepada Ketua DPRD usai aksi unjuk rasa.
Mereka mendesak reformasi layanan kesehatan agar lebih cepat dan profesional.
Sementara itu, perwakilan nelayan, Darno, menuntut stabilisasi harga benur serta jaminan distribusi subsidi BBM nelayan. Tanpa intervensi pemerintah, nelayan dinilai semakin terjepit dengan biaya operasional tinggi.
Respons DPRD Pacitan
Ketua DPRD Pacitan, Arif Setia Budi, bersama Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro hadir menemui massa aksi. Arif menyatakan DPRD akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
“Kami menerima semua tuntutan PMII dan masyarakat Pacitan. Apa yang menjadi aspirasi akan kami perjuangkan semaksimal mungkin agar dapat terealisasi,” kata ASB sapaan akrabnya.
Ia juga mengapresiasi kepekaan mahasiswa terhadap persoalan rakyat.
“Sensitivitas terhadap isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat harus terus dijaga,” imbuhnya.
Aksi yang berlangsung kisaran 3 jam itu akhirnya berakhir dengan damai setelah adanya penandatanganan petisi antara massa aksi, DPRD dan Polres untuk menindaklanjuti aspirasi ke dalam pembahasan resmi di meja legislatif.(*)
