KETIK, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menegaskan bahwa para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah pahlawan ekonomi Indonesia.
“Bapak Ibu adalah pahlawan ekonomi kita. Para UMKM, entrepreneurs, kemudian penerima KUR dan KPP. Kita beri tepuk tangan,” ujarnya saat menjadi keynote speech di sela menyaksikan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau 800.000 debitur seluruh Indonesia di Surabaya, Selasa, 21 Oktober 2025.
Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mewakili Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus meresmikan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP).
Upaya ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memastikan komitmen Pemerintah dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Melalui acara yang berlangsung secara serentak di 38 provinsi itu, hadir 2.000 debitur secara luring di Surabaya, yang menjadi representasi dari ratusan ribu pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha perumahan di masing-masing provinsi.
Kesuksesan pelaksanaan akad massal terbesar dalam sejarah pembiayaan UMKM Indonesia ini merupakan buah kerja Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin Menko Airlangga.
Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86 persen dari target tahun 2025, menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah yang sangat terjaga di angka 2,28 persen, jauh lebih baik dari NPL Kredit UMKM secara nasional di level 4,55 persen.
Keberhasilan program KUR juga terlihat dari 926.742 debitur yang berhsail naik kelas, menunjukkan peran KUR dalam mendorong transformasi usaha berkelanjutan.
Selain itu, dalam sembilan bulan pertama tahun 2025, Pemerintah berhasil menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru, sebuah pencapaian yang mencerminkan komitmen kuat dalam menjangkau pelaku UMKM di pelosok nusantara.
Berdasarkan riset BRIN, setiap tahunnya KUR dapat mendorong penyerapan sekitar 12,8 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata tiga orang.
Selain itu, Komitmen Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Asta Cita ke-2 tentang kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, terbukti nyata dari alokasi Rp85,76 triliun atau sekitar 39,49 persen dari realisasi KUR nasional untuk sektor pertanian dan perikanan.
KUR sebesar Rp8,33 triliun telah disalurkan kepada 162.736 petani dan nelayan, memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Selain KUR, pemerintah juga menyiapkan ekosistem pembiayaan produktif lainnya. Tahun 2025, plafon kredit program yang siap disalurkan mencapai Rp300,77 triliun, terdiri atas KUR sebesar Rp282,57 triliun, Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Rp199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya Rp754 miliar, dan Kredit Program Perumahan Rp17,25 triliun.
Peluncuran Kredit Program Perumahan menjadi milestone penting untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Skema pembiayaan ini mendukung sisi supply dan demand dengan target penyaluran hingga Rp130 triliun.
Lebih lanjut, momentum akad massal ini juga menjadi bagian dari peringatan satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, sekaligus bukti nyata transformasi visi menjadi aksi. Program pembiayaan ini mendukung Paket Ekonomi 2025 yang mencakup 17 inisiatif strategis dan 13 kebijakan prioritas periode 2025-2026, seperti kemandirian pangan, industrialisasi padat karya, hingga pembangunan perumahan rakyat.
Sementara itu, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi multipihak sebagai wujud sinergi penguatan program pembiayaan produktif ke depan, yakni dukungan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, BPD Jawa Timur, Jaminan Kredit Indonesia, Asuransi Kredit Indonesia, serta Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Pelindungan PMI Mukhtarudin, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza dan Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza.
Kemudian, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Agustina Arumsari, para Eselon I dan II Kementerian terkait, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay, serta para Direktur Utama dan jajaran direksi penyalur dan penjamin/asuransi KUR dan KPP. (*)
