KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertekad melakukan upaya percepatan penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sebagai bagian dari langkah mendukung terwujudnya Zero ODOL di provinsi setempat pada 2027.
"Apa yang dilakukan ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam normalisasi kendaraan ODOL. InsyaAllah kalau bergerak bersama, Jatim bakal Zero ODOL Tahun 2027,” ujarnya usai menyerahkan truk yang telah dinormalisasi dimensinya di Surabaya pada Jumat, 6 Maret 2026.
Sebagai informasi, zero ODOL 2027 merupakan program pemerintah pusat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Gubernur menegaskan bahwa normalisasi dimensi kendaraan merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem transportasi jalan yang lebih tertib, aman dan berkelanjutan. Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga kualitas infrastruktur jalan.
Ia menjelaskan, pengukuran kendaraan dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Timur sejumlah 238 unit milik anggota Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT). Dari 238 unit, telah dikeluarkan spesifikasi teknis dimensi kendaraan dan wajib untuk dilakukan normalisasi pada 160 unit kendaraan yg diukur oleh BPTD Jatim.
Lebih lanjut disampaikannya, seluruh proses normalisasi tersebut difasilitasi oleh Pemprov Jatim secara bertahap, termasuk dukungan pembiayaan pemotongan dimensi kendaraan kepada pemilik kendaraan perorangan, sekaligus sebagai sopir yang belum mampu melakukan normalisasi.
Menurut dia, langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi lebih luas dari para pelaku usaha transportasi dan komunitas pengemudi untuk ikut menyesuaikan dimensi kendaraan sesuai regulasi.
Gubernur Khofifah menekankan bahwa pengendalian kendaraan ODOL bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan seluruh pengguna jalan. Kendaraan dengan dimensi berlebih dan muatan berlebih terbukti meningkatkan risiko kecelakaan serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL tidak hanya berdampak pada meningkatnya kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur, tetapi juga berpengaruh pada kelancaran distribusi logistik nasional serta efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk Rencana Aksi Keselamatan (RAK).
Gubernur Khofifah juga mengajak seluruh pihak untuk terus melanjutkan proses normalisasi kendaraan yang masih masuk dalam kategori ODOL agar Zero ODOL 2027 dapat tercapai di Jatim. (*)
