KETIK, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan capaian membanggakan di sektor perhutanan sosial. Hingga 31 Desember 2025, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) tertinggi se-Indonesia, dengan kontribusi mencapai 48,16 persen dari total capaian nasional.
Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (Simluh) Kementerian Kehutanan, NTE KTH Jawa Timur mencapai Rp1,637 triliun dari total capaian nasional sebesar Rp3,399 triliun. Capaian ini menempatkan Jawa Timur di peringkat pertama nasional, mengungguli Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Sulawesi Tengah.
Staf Khusus Menteri Kehutanan, Danik Eka Rahmaningtiyas, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Hal itu disampaikannya saat ditemui di KUPS Wisata Kampung Durian, Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, di sela kunjungannya.
“Kami mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Jawa Timur serta peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang secara konsisten melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Tani Hutan. Capaian ini menunjukkan kerja kolaboratif yang kuat antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat di tingkat tapak,” ujar Danik.
Menurut Danik, keberhasilan Jawa Timur tidak terlepas dari arah kebijakan daerah yang selaras dengan program perhutanan sosial nasional, serta penguatan kelembagaan KTH yang dilakukan secara berkelanjutan. Nilai Transaksi Ekonomi KTH merupakan indikator penting yang mencerminkan produktivitas usaha kelompok tani hutan dalam kurun waktu tertentu.
Ia menambahkan, capaian tersebut sekaligus menegaskan komitmen Jawa Timur dalam mengelola hutan secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
“Apa yang dicapai Jawa Timur dapat menjadi contoh praktik baik bagi provinsi lain dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berorientasi pada ekonomi rakyat tanpa mengesampingkan aspek kelestarian,” tambahnya.
Ke depan, Kementerian Kehutanan akan terus mendorong penguatan perhutanan sosial melalui dukungan kebijakan, pendampingan teknis, serta peningkatan kapasitas usaha agar manfaat ekonomi yang dihasilkan Kelompok Tani Hutan semakin merata dan berkelanjutan. (*)
