KETIK, MALANG – Target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang hanya Rp25,6 miliar. Peningkatan tersebut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dinilai cukup tipis.
PAD Kota Malang sendiri diproyeksikan naik dari Rp1,035 triliun menjadi Rp1,061 triliun. Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat turun 21 persen atau sekitar Rp195,8 miliar dari Rp1,297 triliun di 2025 menjadi Rp1,101 triliun di 2026.
Kondisi tersebut berdampak pada penurunan alokasi belanja modal Rp107,3 miliar dari Rp235,3 miliar di tahun 2025 menjadi Rp128 miliar di 2026. Pembangunan jalan, jaringan, hingga irigasi pun terpaksa turun hingga Rp57,5 miliar.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan jumlah peningkatan PAD tersebut telah melalui pemetaan.
"Ditambah lagi kemarin ada informasi dari TAPD juga sudah melakukan pemetaan terhadap dinas-dinas penghasil. Memang dari awal kita masih simpang siur berita TKD yang turun. Kabar awalnya kan malah mau dipangkas Rp400 miliar sampai Rp600 miliar," katanya, Rabu 1 Oktober 2025.
Amithya menyebut bahwa dalam RAPBD 2026 nanti, target PAD Kota Malang masih dapat ditingkatkan.
"RAPBD akan kami detailkan kembali karena kalau di RAPBD pembelanjaan itu sudah detail, sampai satuan tiga. Jadi nanti kami berharap di dalam PAD juga bisa detail lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa peningkatan target Rp25,6 miliar tersebut telah termasuk dengan PBJT makanan dan minuman, BPHTB, retribusi, hingga pemanfaatan aset Barang Milik Daerah (BMD).
"Iya. Itu ada dari pajak, retribusi, dan bahkan aset BMD. Kami punya perhitungan, dari koefisien, kemudian ada juga stimulus, kami optimistis ini bisa mengangkat PAD," katanya. (*)