KETIK, MALANG – DPRD Kota Malang memberikan catatan kritis terhadap rencana mega proyek Pemerintah Kota Malang yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Pembangunan skywalk di Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) dan Kayutangan Heritage dinilai harus melalui kajian matang agar tidak berakhir mangkrak maupun kumuh.
Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan keberhasilan dari realisasi proyek skywalk tidak akan maksimal jika tanpa kajian yang matang. Ia berkaca dari Skywalk Cihampelas, Bandung, yang justru kini menjadi proyek mati dan kegagalan pemerintah setempat.
"Harus benar-benar dikaji, mengingat model seperti itu sudah pernah ada di Bandung, Teras Cihampelas. Sekarang mau dibongkar karena secara kondisi, keamanan, fungsi tidak berjalan dengan baik," ujar Trio, Selasa, 24 Februari 2026.
Trio mengingatkan, proyek di Bandung yang awalnya digadang sebagai solusi bagi pedagang dan pejalan kaki kini justru terancam dibongkar. Kondisi yang sepi, gelap, dan minim perawatan mengubah fasilitas tersebut menjadi kawasan kumuh yang berpotensi menjadi sarang kriminalitas.
Trio Agus Minta Pemkot Malang Matangkan Manajemen Risiko dan Pemeliharaan
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono memberikan catatan kritis terkait rencana proyek skywalk di Kayutangan Heritage dan kawasan Jalan Suhat yang didanai oleh bank dunia, harus memiliki mitigasi risiko dan rencana pemeliharaan yang baik. (Foto: Lutfia/Ketik.com)
Menurut Trio, rencana skywalk yang ada di kawasan Jalan Suhat dan Kayutangan Heritage merupakan niat baik Pemerintah Kota Malang dalam menghadirkan fasilitas publik yang ramah pejalan kaki. Selain itu, nilai estetika juga diperhatikan sebab rencananya kedua skywalk tersebut akan dikonsep sesuai dengan ciri khas masing-masing lokasi.
Namun Trio menyebut jangan sampai niat baik tersebut justru gagal tanpa adanya manajemen risiko yang baik. Meskipun saat ini masih dalam tahap pembuatan Detail Engineering Design (DED), Pemerintah Kota Malang tetap harus mengkaji upaya pemeliharaan.
"Ide tersebut kalau masukan dari kami sih ya bagus, cuma tetap harus dikaji ulang. Jangan sampai terjadi sampai mangkrak dan tidak bisa berfungsi dengan baik seperti yang di Bandung. Karena anggarannya lumayan besar, sekitar Rp70 miliar tapi tidak bisa digunakan dan membuat kesan kumuh," tegas Trio.
Trio Agus juga memaparkan beberapa risiko yang berpotensi timbul apabila proyek skywalk tidak dikaji dengan baik dan menyeluruh. Dari sisi kebersihan, potensi bau pesing akibat ulah oknum tak bertanggung jawab, menjadi sarang atau tempat tinggal bagi gelandangan, hingga menjadi tempat kumuh baru bisa saja terjadi tanpa adanya pemeliharaan yang baik.
"Lalu dari sisi keamanan, apabila tidak dijaga, tidak dipelihara, yang akhirnya membuat kondisi sepi dan gelap, maka bisa menimbulkan tindak kriminalitas. Itu yang pemerintah harus benar-benar mengkaji dan memperhatikan agar anggaran yang besar ini bisa berfungsi dan bermanfaat dengan baik buat masyarakat," tegasnya.
Trio juga menyoroti rencana Pemkot Malang yang ingin membuat skywalk sebagai sarana pendukung wisata terpadu di Kayutangan Heritage, Splendid, Balai Kota Malang, hingga Alun-alun Merdeka. Namun ambisi tersebut jangan sampai mengabaikan realita lapangan.
Ia mencontohkan kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Alun-alun Merdeka yang skalanya jauh lebih kecil dibanding skywalk saja seringkali kotor, bau, bahkan ditemukan kotoran manusia akibat minimnya pengawasan dan perawatan.
"Kalau kita, selama konsepnya bagus dan pengelolaannya juga bisa benar-benar sesuai, ya oke-oke saja, pasti setuju. Tapi kita kasih catatan warning itu tadi. Biasanya kalau sudah selesai dibangun tidak dipikirkan potensi masalah yang akan timbul. Kalau tidak diantisipasi malah jadi tidak sesuai dengan fungsi yang diinginkan," tegas Trio.
DPRD Kota Malang Ingatkan Skywalk Jangan Berakhir Jadi Beban Anggaran
Tak hanya menyoroti potensi permasalahan yang timbul di segi sosial dan fisik, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Malang itu juga memberikan perhatian besar pada skema pembiayaan mega proyek tersebut. Meskipun anggaran skywalk berasal dari Bank Dunia, namun Pemerintah Kota Malang tetap harus memperhatikan implikasi dari bantuan tersebut.
"Walaupun itu program dari bank dunia, namanya sesuatu yang dari atas kan tidak benar-benar hibah. Bisa jadi itu ya skema hutang atau yang lainnya kan juga bisa saja menjadi beban APBD," katanya.
Jika hasil kajian menunjukkan bahwa skywalk tersebut fungsional, dibutuhkan masyarakat, dan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, maka terbuka peluang untuk dukungan anggaran pendamping melalui APBD Kota Malang.
Kendati demikian, rencana tersebut wajib melalui pembahasan dan persetujuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memastikan kesiapan mitigasi dampak negatif serta biaya pemeliharaannya.
"Ya selama itu nanti berimbas terhadap APBD, ya seyogianya memang harus ada komunikasi di dalam rapat Banggar maupun di komisi terkait planning tersebut," ucap Trio.
Trio tetap mengapresiasi langkah kreatif dari Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi fasilitas publik tanpa menggunakan APBD Kota Malang. Namun hingga saat ini, ia mengaku belum menerima laporan resmi terkait progres penyusunan DED proyek skywalk tersebut.
"Kalau kita berpikir, pemerintah memang kreatif bisa mendatangkan proyek tersebut tanpa menggunakan APBD. Tinggal membuat konsep yang benar-benar tuntas matang dari awal sampai akhir, sehingga tidak menimbulkan dampak lain," tutur Trio.
Menurutnya, transparansi dan komunikasi tersebut sangat dibutuhkan agar DPRD Kota Malang dapat ikut memberi masukan terkait mitigasi biaya pemeliharaan. Ia menyinggung kasus dry fountain di Alun-alun Merdeka Kota Malang yang kurang maksimal akibat perencanaan yang kurang matang. Akibatnya, timbul bau pesing dan juga keluhan dari masyarakat.
"Makanya apa yang akan berpotensi menjadi sisi negatifnya itu yang kami minta disiapkan gitu lho. Misalnya dengan penerangan yang cukup ataupun sisi-sisi pengamanan di lokasi karena bangunan-bangunan begitu rawan orang yang usil, akhirnya gak ada yang mau jalan di skywalk," katanya. (*)
