KETIK, SORONG – Pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dengan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan keputusan strategis yang membuka ruang percepatan pembangunan Provinsi Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, seluruh usulan yang disampaikan Mualem disetujui Presiden, termasuk penambahan anggaran besar untuk tahun 2026. Keputusan ini memberi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat menempatkan Aceh dalam prioritas pembangunan nasional.
Tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun yang disetujui Presiden Prabowo menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi otonomi Aceh dan mempercepat program strategis daerah.
Mualem pun memerintahkan Sekda Aceh serta BPKA untuk mengawal proses realisasi dana tersebut agar tidak hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. “Ini kebijakan besar yang menunjukkan keberpihakan Presiden kepada Aceh, dan pemuda melihatnya sebagai peluang bagi kemajuan daerah,” ujar Tokoh muda dan Aktivis Aceh Wanda Assyura, Rabu, 19 November 2025.
Selain tambahan anggaran pembangunan, Presiden Prabowo juga menyetujui penetapan dana abadi sebesar Rp2 triliun bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Dana abadi ini dipandang sebagai bentuk dukungan jangka panjang terhadap rekonsiliasi Aceh, sekaligus memperkuat stabilitas sosial yang telah terbangun sejak Perjanjian Helsinki.
Langkah tersebut menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga perdamaian dan memberdayakan eks-kombatan secara berkelanjutan. “Dana abadi ini adalah pengakuan terhadap sejarah Aceh sekaligus komitmen untuk masa depan damai yang lebih kuat,” ujar Wanda Assyura.
Namun, besarnya dana yang digelontorkan tentu menuntut pengelolaan yang transparan, efisien, dan berintegritas tinggi. Tanpa tata kelola yang kuat, tambahan Rp 8 triliun justru berpotensi menjadi sumber persoalan baru.
Pemerintah Aceh perlu memastikan alokasi anggaran fokus pada sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi daerah, serta pengembangan wilayah pesisir dan perdesaan. Inilah kesempatan bagi Aceh untuk membuktikan bahwa anggaran besar dapat dikelola dengan baik.
Pengawasan publik juga menjadi bagian penting untuk memastikan dana benar-benar memberi dampak. Audit berlapis dari BPKP dan lembaga independen harus diperkuat, sementara sistem e-budgeting harus dimanfaatkan secara maksimum agar setiap tahapan dapat dipantau masyarakat.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota akan menentukan efektivitas pemanfaatan dana tersebut. “Pemuda Aceh ingin memastikan dana ini tidak menjadi sekadar berita besar, tetapi benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat,” terang Wanda Assyura.
Selain mekanisme formal, partisipasi masyarakat menjadi elemen yang tidak boleh dilupakan. Tokoh adat, akademisi, organisasi pemuda, kelompok perempuan, hingga mantan kombatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan.
Kehadiran mereka menjadi jaminan sosial agar penggunaan anggaran tidak menyimpang dari cita-cita pembangunan Aceh yang inklusif dan berkelanjutan.
Kebijakan tambahan anggaran dan dana abadi ini juga tidak berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat, termasuk dorongan perpanjangan dana otsus tanpa batas dan penyelesaian sengketa empat pulau yang akhirnya dikembalikan ke Aceh.
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa Aceh dipandang sebagai wilayah strategis yang membutuhkan penguatan kapasitas pemerintahan dan percepatan pembangunan.
Peran Gubernur Mualem yang memiliki legitimasi sosial kuat turut memainkan peran penting sebagai jembatan antara masyarakat Aceh dan pemerintah pusat.
Dengan pengalaman sejarah dan posisinya sebagai pemimpin daerah, ia memiliki modal politik untuk memaksimalkan peluang kerja sama dengan pemerintah pusat. Di sisi lain, Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan inklusif dengan membuka ruang dialog yang konstruktif.
Pada akhirnya, tambahan anggaran Rp8 triliun dan dana abadi Rp2 triliun merupakan tanggung jawab besar bagi seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
Masyarakat, khususnya generasi muda, menaruh harapan agar investasi besar ini menjadi katalis transformasi Aceh sebagai provinsi yang maju, modern, dan berdaya saing. “Kami mendukung penuh Presiden dan Gubernur Mualem, namun kami juga menuntut agar tata kelola anggaran dijalankan secara bersih dan berpihak pada rakyat,” pungkas Wanda Assyura. (*)
