KETIK, SLEMAN – Wajah demokrasi di tingkat paling dasar sepak bola Indonesia tengah berada di ujung tanduk. Perubahan terbaru dalam Statuta Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang menghapus mekanisme pemilihan Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) dan Asosiasi Kota (Askot) memicu gelombang keresahan.
Kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan klub-klub anggota, kini dipangkas dan dialihkan menjadi penunjukan langsung oleh Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov).
Komite Eksekutif (Exco) Askab PSSI Sleman, Ipong Suhardiyanto, menilai langkah ini sebagai kemunduran serius dalam tata kelola organisasi.
Menurut Ipong, penghapusan kongres pemilihan di tingkat daerah bukan sekadar urusan administratif, melainkan pengikisan terhadap ruh pembinaan sepak bola itu sendiri.
Selama ini, pemilihan ketua melalui forum resmi memberikan legitimasi moral yang kuat karena pemimpin lahir dari mandat klub-klub lokal.
"Dengan sistem penunjukan langsung, klub-klub anggota di tingkat kabupaten dan kota kehilangan hak pilih mereka. Ini secara nyata menggerus prinsip demokratisasi yang seharusnya menjadi fondasi pembinaan di level akar rumput," ujar Ipong saat ditemui di Sleman, Minggu, 4 Januari 2026.
Menurutnya, persoalan utama yang membayangi kebijakan ini adalah potensi lahirnya pemimpin yang lebih loyal kepada "atasan" ketimbang kepada konstituennya di daerah.
Ipong mengkhawatirkan munculnya konflik kepentingan dan melemahnya akuntabilitas. Tanpa adanya keterikatan politik dan moral dengan klub anggota, fungsi kontrol terhadap kebijakan organisasi di tingkat daerah diprediksi akan tumpul.
Logo Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). (Foto: Fajar R/Ketik.com)
Padahal, peran Askab dan Askot sangat vital dalam ekosistem sepak bola nasional. Mereka adalah ujung tombak yang mengelola kompetisi usia dini, pengembangan pelatih, hingga pembinaan wasit.
Jika kepemimpinan di level ini tidak memiliki legitimasi demokratis, kualitas keberpihakan terhadap kebutuhan lokal patut dipertanyakan. Ipong menegaskan bahwa perubahan ini seolah menjauhkan PSSI dari semangat reformasi dan prinsip good governance.
Secara internasional, kebijakan sentralisasi ini pun dinilai berisiko menabrak aturan yang lebih tinggi. Jika merujuk pada Statuta FIFA Pasal 14 dan 15, setiap asosiasi anggota diwajibkan menjalankan prinsip demokrasi internal dan independensi.
FIFA secara eksplisit mendorong agar badan sepak bola di semua tingkatan dikelola secara transparan dan bebas dari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Hal senada juga ditekankan dalam Statuta AFC yang menjunjung tinggi otonomi organisasi.
Situasi ini menempatkan PSSI dalam sorotan tajam mengenai kepatuhan terhadap standar tata kelola global. Kebijakan yang memangkas suara bawah dianggap dapat menciptakan preseden buruk yang merusak fondasi sepak bola nasional.
Ipong berharap PSSI bersedia membuka ruang dialog yang lebih luas dengan pemilik suara di daerah sebelum kebijakan ini benar-benar mematikan partisipasi akar rumput.
"Sepak bola Indonesia tidak dibangun dari atas semata, melainkan tumbuh dan hidup dari bawah. Mengabaikan suara mereka sama saja dengan merobohkan fondasi yang kita bangun selama ini," pungkasnya. (*)
