Sekdaprov Jatim Ajak Daerah Perkuat Sinergi, Optimalkan Kelola Anggaran Hadapi Bencana

13 November 2025 21:33 13 Nov 2025 21:33

Thumbnail Sekdaprov Jatim Ajak Daerah Perkuat Sinergi, Optimalkan Kelola Anggaran Hadapi Bencana
Sekdaprov Jatim Adhy Karyono berbicara di Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026, 12 November 2025. (Foto: Biro Adpim Pemprov Jatim)

KETIK, SURABAYA – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah di Jawa Timur untuk memperkuat sinergi lintas sektor, membangun budaya antisipatif, mengoptimalkan tata kelola anggaran kebencanaan secara efektif dan efisien menghadapi potensi bencana tahun 2026.

Ajakan itu disampaikan Sekda Adhy di Rapat Koordinasi Kedaruratan dan Logistik bertema “Sinergi Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Kedaruratan Bencana melalui Optimalisasi Anggaran 2026 untuk Penanggulangan Bencana yang Efektif dan Efisien”, di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu 12 November 2025.

“Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, tetapi momentum untuk menyusun orkestrasi kerja kebencanaan Jawa Timur tahun 2026 yang lebih presisi, kolaboratif, dan berdampak nyata,” kata Adhy.

Adhy menegaskan, Jawa Timur tengah menghadapi puncak musim penghujan yang berpotensi disertai fenomena cuaca ekstrem sebagaimana peringatan BMKG. Kondisi ini meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, angin puting beliung, dan banjir rob di wilayah pesisir.

“Dampak yang ditimbulkan tidak hanya kerugian material, tetapi juga immaterial. Karena itu, sesuai arahan Ibu Gubernur, kita tidak boleh hanya wait and see. Kita harus selalu dalam kondisi siap siaga, bergerak cepat, terkoordinasi, dan terukur,” tegasnya.

Adhy mengingatkan, kesiapsiagaan harus menjadi budaya bersama di seluruh tingkatan pemerintahan. Antisipasi adalah kunci, kesiapsiagaan harus dibiasakan dan respons cepat merupakan kewajiban bagi semua pihak.

Kemudian, ia memberikan sejumlah instruksi operasional kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota agar langkah kesiapsiagaan berjalan konkret dan terukur.

Pertama, seluruh kabupaten/kota diminta mengaktifkan posko kesiapsiagaan 24 jam serta memastikan sistem pelaporan cepat yang terhubung langsung ke posko provinsi. Kedua, Dinas Pekerjaan Umum diminta melakukan inspeksi drainase, normalisasi sungai, dan pengecekan tanggul-tanggul kritis agar tidak terjadi sumbatan yang memperparah banjir.

Ketiga, Dinas Sosial dan BPBD diinstruksikan memastikan ketersediaan buffer stock logistik dasar di titik-titik strategis, termasuk di gudang logistik regional. Para Sekda kabupaten/kota juga diminta memimpin langsung koordinasi kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

“Pastikan aparatur di semua tingkatan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota memahami rencana kontinjensi, memetakan jalur evakuasi, dan menyiapkan titik pengungsian yang layak sesuai protokol kesehatan,” tegasnya.

Ia menyoroti pentingnya memastikan sistem peringatan dini (Early Warning System) berfungsi optimal serta dipahami oleh masyarakat. 

“Masyarakat harus tahu langkah apa yang harus diambil saat alarm berbunyi. Libatkan relawan seperti TAGANA dan DESTANA untuk terus melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Adhy menekankan pentingnya memperkuat sinergi pentahelix antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sebagai pendekatan strategis dalam mitigasi dan respons kebencanaan.

Ia menyebut dengan berkolaborasi, Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur terus menurun hingga mencapai 95,75 pada tahun 2024 dan masuk kategori sedang. Meski demikian, sebagai provinsi dengan risiko bencana tinggi, Jawa Timur tetap harus unggul dalam perencanaan, cepat merespons, dan tepat dalam mengelola anggaran.

“Kita harus mampu mengorkestrasi anggaran, sumber daya, dan kebijakan dalam sistem kerja yang solid dan terpadu. Terlebih tahun depan kita menghadapi tantangan berkurangnya dana transfer dari pusat, tentu ini berpengaruh pada alokasi anggaran penanggulangan bencana,” jelasnya.

Adhy juga mendorong penerapan collaborative governance dengan memperkuat perencanaan lintas sektor melalui joint budgeting, berbagi data secara real time, serta memanfaatkan sumber daya bersama melalui resource pooling.

“Bukan tentang siapa yang paling berwenang, tetapi siapa yang paling cepat memberi solusi, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan jiwa. Rapatkan barisan hilangkan ego sektoral, buktikan bahwa Jatim tangguh, sigap dan resilien menghadapi bencana,” pungkasnya. (*)

Tombol Google News

Tags:

Sekdaprov Jatim Optimalkan Kelola Anggaran Hadapi Bencana Rapat Koordinasi Kedaruratan