KETIK, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan (Rakorpem) awal Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, Jumat, 23 Januari 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan tersebut sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Rakorpem dipimpin langsung Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, didampingi Wakil Bupati Rianto dan Sekretaris Daerah Zainal Aripin Sinaga serta dihadiri para Asisten, Staf Ahli Bupati, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Asahan.
Kehadiran lintas perangkat daerah ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi pemerintahan.
Dalam arahannya, Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa Rakorpem menjadi momentum awal untuk mengevaluasi capaian kinerja RPJMD serta menyelaraskan pelaksanaan program daerah dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan program nasional.
Taufik menekankan pentingnya kesatuan arah dan kebijakan agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan terukur pada tahun anggaran 2026.
Lebih lanjut, Taufik meminta seluruh OPD dan Kecamatan untuk memahami serta mempedomani peraturan presiden dan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam pelaksanaan Program Koperasi Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, disampaikan pula sejumlah program Kementerian Pertanian, antara lain pengembangan komunitas unggulan kelapa sawit, kelapa dalam dan karet.
Termasuk pengembangan wilayah pembibitan kelapa dalam, serta program ketahanan pangan seperti cetak sawah, swasembada beras nasional, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menutup kegiatan, Taufik Zainal Abidin mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bekerja secara inovatif, visioner, dan kolaboratif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Rakorpem ini dirangkai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah OPD dalam dua kategori, yaitu Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan Evaluasi Internal SAKIP Reformasi Birokrasi, serta penandatanganan Perjanjian Kerja OPD sebagai bentuk komitmen peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026," tutupnya. (*)
