KETIK, SAMPANG – Dugaan penolakan pasien oleh Puskesmas Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Jumat, 24 Oktober 2025 sekitar pukul 10.30 WIB, menuai kritik dari sejumlah pihak.
Salah satunya datang dari aktivis pemuda Camplong yang menilai tindakan tersebut mencederai pelayanan kesehatan di Kota Bahari dan mencoreng program kesehatan gratis yang digagas Bupati Sampang.
Kejadian itu dialami oleh warga Desa Dharma Camplong, Adinda, yang membawa putrinya, Alula (5) untuk berobat ke Puskesmas Camplong. Namun, mereka diduga tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya.
Aktivis pemuda Camplong, Buradi, menyayangkan tindakan pihak puskesmas yang dinilai tidak manusiawi. Ia menilai dugaan penolakan pasien tersebut mencoreng citra pelayanan kesehatan di Sampang, yang selama ini dikenal dengan kemudahan layanan berobat gratis hanya dengan menunjukkan KTP.
"Secara tidak langsung, kejadian ini juga mencederai kinerja Dinas Kesehatan dan KB Sampang yang pernah menerima penghargaan pelayanan kesehatan terbaik dari Kemenkes RI," ujar Buradi kepada wartawan ketik.com. Senin, 27 Oktober 2025.
Buradi menilai alasan Kepala Puskesmas Camplong yang menyebut adanya miskomunikasi dan kondisi pasien yang tidak gawat darurat, tidak dapat diterima.
Menurutnya, setiap tenaga kesehatan seharusnya memberikan pertolongan pertama kepada pasien, terlebih jika yang datang adalah anak kecil.
"Alasan yang disampaikan Kepala Puskesmas Camplong di beberapa media online sama sekali tidak masuk akal," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengecam keras sikap oknum petugas puskesmas yang terkesan mengabaikan pasien. Ia bahkan menuding petugas lebih mementingkan urusan pribadi dibanding melayani warga yang membutuhkan pertolongan.
"Sangat disayangkan tindakan pelayanan di Puskesmas Camplong yang tidak memanusiakan manusia. Kami menduga petugas sengaja tidak melayani pasien karena sibuk makan rujak," ujarnya.
Buradi juga menilai klarifikasi Kepala Puskesmas Camplong tidak objektif dan terkesan hanya untuk menyelamatkan nama baik institusi.
"Petugas jelas mengatakan ‘tutup’, tetapi kepala puskesmas justru berasumsi terjadi miskomunikasi. Jangan-jangan memang takut ketahuan kalau pelayanan di Puskesmas Camplong buruk," katanya.
Atas kejadian ini, Buradi meminta Komisi IV DPRD Sampang dan Dinas Kesehatan dan KB Sampang agar memberikan peringatan keras kepada Puskesmas Camplong. Ia berharap kasus serupa tidak kembali terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) lain di Kota Bahari.
"Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Jika kejadian seperti ini terulang, dinas terkait harus bertindak tegas dan memberikan sanksi," pungkasnya.(*)
