KETIK, JAKARTA – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengkritik keras pelaksanaan program 3 juta rumah per tahun karena dinilai belum memenuhi target.
Fahri menegaskan, kritik tersebut menjadi sinyal kuat bagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sejak awal Presiden memiliki keinginan besar merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Namun kritik yang muncul, termasuk dari Presiden sendiri, menunjukkan pelaksanaannya belum sesuai harapan,” kata Fahri, Kamis, 19 Maret 2026.
Ia menyebut, program yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo itu masih menghadapi kendala serius di lapangan, terutama pada aspek implementasi.
Menurut Fahri, kritik Presiden harus dibaca sebagai dorongan untuk mengembalikan arah kebijakan pada prinsip ekonomi kerakyatan. Ia menilai rumah seharusnya dipandang sebagai kebutuhan dasar dan simbol martabat manusia, bukan sekadar komoditas.
“Rumah adalah simbol kemerdekaan dan hak asasi. Karena itu, pendekatan yang terlalu komersial berisiko melenceng dari tujuan utama,” ujarnya.
Prabowo Soroti Lambatnya Realisasi
Prabowo sebelumnya secara langsung mempertanyakan lambatnya progres program tersebut kepada Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.
“Kenapa program perumahan agak lambat?” tanya Prabowo.
Ia menilai terdapat kesenjangan antara target ambisius dan realisasi di lapangan. Selain itu, Presiden juga menyoroti hambatan birokrasi dan kelembagaan yang belum optimal dalam mendorong percepatan program.
Pemerintah Dorong Hunian Vertikal TOD
Di tengah evaluasi, pemerintah mulai mendorong pembangunan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development (TOD) di kawasan Stasiun Manggarai.
Proyek di lahan milik PT Kereta Api Indonesia ini akan mencakup delapan menara apartemen setinggi 12 lantai dengan total sekitar 2.200 unit.
Fahri mengatakan, konsep TOD mengintegrasikan hunian dengan transportasi massal untuk mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi dan meningkatkan efisiensi mobilitas warga.
Pengembangan serupa juga direncanakan di sejumlah kota besar, sebagai bagian dari strategi mempercepat penyediaan hunian terjangkau di perkotaan. (*)
