KETIK, MALANG – Alokasi belanja pegawal Pemerintah Kota Malang mengalami kenaikan signifikan hingga Rp177,5 miliar. Seiringan dengan efisiensi anggaran pada Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), belanja pegawai pun akan dinormalisasi.
Pasalnya belanja pegawai Kota Malang mencapai 52 persen dari total belanja daerah. Imbasnya ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik pun berkurang.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menjelaskan program yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) akan menjadi sorotan.
"Secara kebijakan yang kami highlight adalah RKPD di tahun ini. Pastinya kan sebagai bagian dari RPJMD 5 tahun ke depan. Tahun pertama ini kan investasi di SDM, jadi lebih banyak ke sana," katanya.
Pemkot Malang juga baru saja mengukuhkan 1728 PPPK. Penambahan jumlah PPPK ini juga menyebabkan alokasi anggaran dalam belanja pegawai semakin meningkat.
"Memang ada komponen tambahan, kan, di PPPK. Jadi pasti belanja pegawai itu naik. Nah kami akan merasionalisasikan, kira-kira dari struktur belanja pegawai itu ada gak yang masih bisa dioptimalkan," jelasnya.
Peningkatan anggaran belanja pegawai ini akan berimbas pada belanja organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Namun ia mengupayakan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
"Kemarin sudah kami berikan beberapa strategi. Kalau bisa, mungkin dengan keterbatasan anggaran, adanya crosscutting. Jadi lintas perangkat daerah dengan sasaran yang mungkin bisa disamakan, tetapi mendapatkan intervensi beberapa kebijakan dari pemerintah," tambahnya.
Disinggung terkait evaluasi tunjangan penghasilan pegawai (TPP), menjadi opsi terakhir yang dilakukan Pemkot Malang.
"Memang ada di dalam opsi. Walaupun kami berharap itu ada di opsi paling belakang. Bagaimanapun ini kan 'usuran perut' ya. Jadi kami berharap itu menjadi opsi paling belakang," pungkasnya.(*)
