KETIK, BATU – Pelestarian hutan di Kota Batu tidak lagi hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga kesejahteraan petani. Pemerintah Kota Batu merancang program terpadu untuk menjaga lingkungan sekaligus memperkuat ekonomi warga.
Wali Kota Batu, Nurochman, memaparkan strategi pelestarian kawasan hutan penyangga dengan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan dan kesejahteraan petani.
Program ini dirancang untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah hulu.
Program yang direncanakan berlangsung pada 2026 hingga 2028 tersebut difokuskan pada kawasan strategis di sekitar Taman Hutan Raya (Tahura).
Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah mendorong perubahan pola tanam konvensional menjadi sistem agroforestri yang dinilai lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurut politisi PKB ini, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian hutan terletak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya petani penggarap di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya membatasi aktivitas, tetapi juga menghadirkan alternatif komoditas bernilai ekonomi tinggi.
“Kita tidak bisa berbicara tentang menjaga alam jika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi. Melalui program ini, sekitar 60 persen difokuskan pada penguatan ekonomi warga, sehingga mereka mampu menjaga 40 persen kawasan untuk fungsi ekologis,” ujarnya, Sabtu, 11 April 2026.
Wali Kota yang akrab disapa Cak Nur ini menegaskan, program ini bertujuan menciptakan keseimbangan lingkungan sekaligus menekan potensi bencana. “Harapannya, saat musim hujan tidak terjadi banjir dan saat kemarau tidak terjadi kebakaran hutan,” tambahnya.
Program tersebut mencakup tiga fokus utama. Pertama, reboisasi melalui penanaman tanaman keras seperti alpukat, kopi, dan sukun di lahan miring seluas sekitar 650 hektare, yang berfungsi sebagai penahan erosi dan longsor sekaligus memiliki nilai ekonomi.
Kedua, pemberdayaan petani melalui dukungan sarana pascapanen, seperti mesin pengolahan kopi, untuk meningkatkan kualitas serta nilai jual produk. Pemkot Batu juga akan membantu memperluas akses pasar agar hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang lebih stabil.
Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sosialisasi kepada ratusan petani guna membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Menanggapi aspirasi kelompok tani terkait fluktuasi harga komoditas dan pemerataan penerima manfaat, Cak Nur menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan program ini.
Pemerintah bahkan berencana menerbitkan kebijakan khusus untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan konservasi.
“Saya membutuhkan komitmen yang jelas. Jika pemerintah memberikan dukungan, baik alat maupun akses pasar, apakah masyarakat siap mematuhi aturan konservasi? Program ini melibatkan lebih dari 12 desa di kawasan penyangga,” tegasnya.
Ia juga menyatakan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan tepat sasaran.
Melalui skema ini, pemerintah berharap ketergantungan petani terhadap tanaman sayur di lahan miring dapat dikurangi secara bertahap dan digantikan dengan komoditas yang lebih ramah lingkungan namun tetap menguntungkan secara ekonomi.(*)
