Pemkab Jember Siapkan Skema WFH dan Pembelajaran Fleksibel, Tunggu Instruksi Resmi Pusat

KETIK, SURABAYA – Kebijakan efisiensi energi nasional tengah diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan berbagai langkah persiapan, termasuk opsi penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN serta penyesuaian sistem pembelajaran. Langkah tersebut disusun sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada sektor energi.

Bupati Jember, Muhammad Fawait menyampaikan bahwa hingga kini keputusan resmi terkait penerapan kebijakan tersebut belum ditetapkan. Ia menegaskan, Pemkab Jember tetap menunggu arahan dari pemerintah pusat dan provinsi sebelum mengambil langkah final.

Berbagai skenario telah mulai disiapkan oleh Pemkab Jember dalam beberapa waktu terakhir guna mengantisipasi penerapan kebijakan tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi kebingungan ketika aturan resmi diberlakukan.

“Kami pada prinsipnya siap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi. Waktu pelaksanaan akan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan. Kami memastikan seluruh perangkat telah bersiap,” ujar Gus Fawait, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi wartawan, Jumat, 27 Maret 2026.

Proses penyesuaian kebijakan ini dinilai tidak sederhana karena harus melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD dituntut mampu beradaptasi dengan pola kerja baru tanpa mengganggu pelayanan publik.

Pemkab Jember telah mulai menerapkan langkah efisiensi di internal pemerintahan. Salah satunya melalui imbauan penggunaan kendaraan dinas secara bersama bagi pimpinan OPD untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah awal untuk mengurangi penggunaan energi sekaligus menguji koordinasi antarinstansi. Upaya ini juga menjadi bagian dari simulasi menghadapi kebijakan yang lebih besar.

“Langkah kecil ini menjadi bagian dari simulasi. Kami ingin memastikan bahwa ketika kebijakan yang lebih besar seperti WFH diterapkan, seluruh sistem sudah terbiasa dan tidak kaget,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, skema pembelajaran fleksibel telah disiapkan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Pendidikan. Sistem pembelajaran dirancang agar dapat berjalan dalam dua skenario.

Pemkab Jember memastikan model pembelajaran dapat berlangsung baik secara tatap muka maupun daring. Kedua opsi tersebut disiapkan agar dapat langsung diterapkan sesuai kebijakan pemerintah pusat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh opsi tersedia dan dapat dijalankan tanpa kendala. Baik pembelajaran luring maupun daring harus sama-sama siap,” tuturnya.

Wacana efisiensi energi nasional dipicu oleh berbagai faktor global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada stabilitas energi dalam negeri. Dalam konteks ini, kebijakan seperti WFH dinilai sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi energi.

Pemerintah Kabupaten Jember memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Saat ini, seluruh persiapan terus dimatangkan sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami memilih untuk tetap menunggu arahan resmi, sembari memastikan kesiapan di semua lini telah terbangun dengan baik,” pungkasnya. (*)