KETIK, HALMAHERA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) bergerak cepat menindaklanjuti kekosongan jabatan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) setelah pejabat definitif, Sofyan Tamodehe, berpulang pada 19 Oktober 2025.
Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, mengungkapkan bahwa untuk sementara posisi tersebut diisi oleh pelaksana harian (Plh) yang dijabat oleh Sekretaris DP2KP.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk penghormatan terhadap almarhum serta menjaga keberlanjutan tata kelola birokrasi di sektor strategis tersebut.
“Sementara masih Plh dulu, Plh itu Sekretaris (DP2KP). Karena memang baru meninggal dunia jadi harus kita hormati,” kata Bassam saat diwawancara sejumlah wartawan, Senin 27 Oktober 2025.
Bassam juga menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Sofyan Tamodehe. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut.
Menurut Bassam, DP2KP merupakan instansi yang memiliki peran sangat strategis karena bersinggungan langsung dengan program agromaritim, sebuah konsep pembangunan berbasis sinergi pertanian dan kemaritiman yang menjadi visi-misi utama pemerintahannya sejak Pilkada 2024
Bupati termuda di Maluku Utara itu memastikan bahwa penetapan pejabat definitif akan dilakukan dalam waktu dekat setelah proses koordinasi administratif dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) rampung.
“Jadi segera akan kita tetapkan lah. Karena Plh kan sementara saja, tidak sampai (6 bulan), jadi kita tunggu waktu koordinasi dengan BKN,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bassam menjelaskan bahwa pada seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Halsel yang dilaksanakan pada Juni 2024 lalu, posisi Kepala DP2KP termasuk dalam 10 jabatan yang diperebutkan. Dari hasil seleksi tersebut, terdapat tiga kandidat yang masuk tiga besar, salah satunya almarhum Sofyan Tamodehe.
Namun, dua kandidat lainnya telah dilantik pada jabatan berbeda karena mendaftar di lebih dari satu posisi pada seleksi sebelumnya. Dengan demikian, penunjukan pejabat baru untuk DP2KP tidak dapat serta-merta mengacu pada hasil seleksi tersebut.
Bassam memastikan bahwa seluruh proses penetapan akan tetap mematuhi mekanisme administratif dan prinsip meritokrasi birokrasi yang berlaku.
“Kalau dua itu kalau tidak salah sudah didefenitifkan di dinas yang lain. Tapi tetap kita koordinasikan dulu ke BKN, jadi nanti kita lihat,” tutup Bassam.
