KETIK, BONDOWOSO – Pemkab Bondowoso menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Salah satu wujudnya melalui pertemuan koordinasi bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Pendopo Kabupaten, Rabu, 18 Juni 2025.
Acara penting ini diinisiasi Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, yang secara langsung mengundang Anggota Komisi V DPR RI, Dr. H. Ali Mufti, S.Ag., M.Si., guna membahas berbagai kebutuhan dan prioritas infrastruktur di wilayah dikenal dengan Kota Tape ini.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebagai wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Abdul Hamid Wahid menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk mempercepat proses pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat Bondowoso.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pemerataan kesejahteraan.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi momentum bagi Bondowoso untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat, sehingga solusi konkret dapat segera direalisasikan demi kemajuan daerah,” tegas Bupati.
Sementara itu, Dr. H. Ali Mufti yang juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyatakan dukungannya secara penuh dalam mengawal usulan-usulan pembangunan dari Bondowoso.
"Tujuannya agar mendapatkan alokasi dana yang memadai di tingkat nasional," kata ia di tempat yang sama.
Ali Mufti yang dikenal dekat dengan berbagai lapisan masyarakat dan aktif di bidang pembangunan infrastruktur, hadir bersama para pejabat teknis dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa–Bali, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jatim, serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa IV.
Diskusi yang berlangsung dalam pertemuan ini mencakup sejumlah kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas di Bondowoso. Diantaranya adalah pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Selain itu, revitalisasi ruang terbuka hijau seperti alun-alun juga dibahas sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi warga.
Penyempurnaan fasilitas pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan air bersih yang merata, serta peningkatan penerangan jalan umum turut menjadi bagian dari agenda penting pertemuan tersebut.
Lebih jauh, penguatan infrastruktur irigasi dan pendukung sektor pertanian menjadi perhatian khusus, mengingat sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Bondowoso.
Tak kalah penting, pembahasan juga mencakup pengembangan infrastruktur pariwisata yang potensial mendatangkan kunjungan wisatawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Ali Mufti, yang juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur dan alumni Pesantren Tebuireng, menegaskan kesiapannya untuk menjadi jembatan aspirasi Bondowoso dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Kami bertekad untuk mengawal setiap proposal yang diajukan oleh Pemkab Bondowoso agar mendapatkan perhatian maksimal dan alokasi anggaran yang proporsional. Sinergi ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak terhambat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya penuh optimisme.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa upaya bersama antara pemerintah daerah dan legislatif pusat dapat mempercepat terwujudnya pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan.
"Tentunya yang pada akhirnya akan mengangkat kualitas hidup warga Bondowoso ke arah yang lebih baik," tuturnya. (*)
Sumber: www.porprovjatim.com
